Jokowi Lantik 7 Anggota Baru LPSK di Istana Negara
Tujuh anggota baru LPSK dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta hari ini, Rabu (15/5)
jokowi
Tujuh orang anggota baru LPSK itu membacakan sumpahnya secara bersamaan di depan Jokowi.
Jokowi Lantik 7 Anggota Baru LPSK di Istana Negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tujuh anggota baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Istana Negara, Jakarta hari ini, Rabu (15/5). Tujuh orang anggota baru LPSK itu membacakan sumpahnya secara bersamaan di depan Jokowi.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada pada siapa pun," ucap 7 anggota LPSK itu.
- Istana Pastikan Jokowi Pecat Firli Bahuri dari Ketua KPK, Surat Sudah Dikirim
- Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
- Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
- Presiden Jokowi Ambil Sumpah Hakim Agung MA Suharto Hari ini
- DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
- Polisi Mulai Usut Keterangan Palsu Aep & Dede, Saksi Kunci Kasus Vina Cirebon usai Pegi Setiawan Bebas
"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," sambungnya.
Mereka juga bersumpah untuk tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun suatu janji atau pemberian.
Kemudian, berjanji akan memegang teguh Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan.
"Akan memelihara kerahasiaan mengenai hal hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya," ucapnya
Setelahnya, Presiden Jokowi dan 7 anggota LPSK yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan.
Berikut anggota LPSK Periode 2024-2029:
1. Anton PS Wibowo
2. Sri Suparyati
3. Susilaningtias
4. Wawan Fahrudin
5. Mahyudin
6. Brigjen. Pol (Purn) Achmadi
7. Sri Nurherwati
Para anggota baru LPSK itu terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR. Hasil ujian itu juga telah diresmikan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 4 April 2024.
