VIDEO: Momen Gusrizal Mertua Kiky Saputri Dilantik Prabowo di Istana, Resmi Jabat Ketua Dewas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik enam pejabat tinggi pratama, termasuk Direktur Penyelidikan, hasil seleksi terbuka untuk memperkuat kinerja lembaga.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah menteri juga hadir menyaksikan pelantikan tersebut.

Nawawi Pomolango menyebut, induksi dilakukan dengan tujuan akan pimpinan yang baru dapat lebih cepat beradaptasi.

Kelimanya diangkat menjadi Pimpinan dan anggota Dewas KPK berdasarkan keputusan presiden (Keppres) nomor 161/P tahun 2024.

Berdasarkan informasi dihimpun, pelantikan dilakukan pukul 13.30 WIB.

DPR resmi mengesahkan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Ketua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.

Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo

Dari 10 nama yang ditunjukkan, ada lima nama yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan lima nama untuk Dewas KPK.

Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Kepala Badan.

Sepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.

Ada pula nama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam laporan yang diajukan ke Dewas, Aziz melaporkan sejumlah pihak, mereka adalah Ketua KPK, kemudian empat wakil ketua KPK.

Menurut KPK, hal itu menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga.

Dewas KPK menindaklanjuti laporan tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terhadap penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti karena diduga melanggar etik.

Hasto menegaskan, dirinya bukanlah pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang sedang berjalan saat ini.

Dalam pakta integritas yang diucapkan bersama-sama, jajaran pimpinan KPK dan Dewas yang baru menyatakan kesiapannya memimpin KPK.

Tumpak juga meyinggung soal banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai KPK.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rembesan air bawah tanah yang sulit dideteksi dan diprediksi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja, inovasi.

Pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk turun langsung ke lapangan.

Kasus ini pun menarik perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri perfilman.

Menurutnya, rangkaian agenda tersebut berhasil mendorong perputaran uang di ibu kota hingga mencapai Rp67 triliun, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata.

Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa meninggalnya satu keluarga yang ditemukan di area perkemahan itu bukan disebabkan oleh paparan gas vulkanik.