KPK Bakal Beri Pembekalan untuk Pimpinan Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik enam pejabat tinggi pratama, termasuk Direktur Penyelidikan, hasil seleksi terbuka untuk memperkuat kinerja lembaga.

Pelantikan terhadap enam orang tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa.

Ketua KPK Setyo Budiyanto melantik tiga deputi baru, termasuk Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan, serta menekankan peran strategis kedeputian.

23 anggota baru itu terdiri dari 10 penyelidik dan 13 penyidik.

Ketua KPK baru Setyo Budiyanto menekankan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK (Dewas) KPK periode 2024-2029

Kelimanya diangkat menjadi Pimpinan dan anggota Dewas KPK berdasarkan keputusan presiden (Keppres) nomor 161/P tahun 2024.

Berdasarkan informasi dihimpun, pelantikan dilakukan pukul 13.30 WIB.

DPR resmi mengesahkan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Ketua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.

Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo

Sepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Irish Bella merasa bersyukur karena keputusan untuk mengurangi aktivitas di dunia hiburan mendapat dukungan penuh dari suaminya, Haldy Sabri.

Secara nasional, perusahaan juga telah menyiapkan lebih dari 80.000 kiloliter (KL) bahan bakar avtur.

Komnas HAM menyimpulkan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai pelanggaran HAM dan mengungkap lima bentuk pelanggaran.

sejumlah orang tua ini sempat menyampaikan uneg-uneg dan kemarahannya ke Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi.

Tim Krisna Murti segera mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan kasus Ammar Zoni dari awal hingga saat ini.