Ikuti Seleksi Calon Anggota BPK, Misbakhun Raih Nilai Teratas dari DPD

Misbakhun menyatakan syarat sebagai calon deputi gubernur BI sepenuhnya sudah terpenuhi, termasuk Thomas Djiwandono mundur dari parpol.

Kemudian, nantinya mereka juga akan menggelar fit and proper test kembali kepada para calon dubes RI pada Minggu, 6 Juli 2025.

Pemilihan pimpinan dan anggota Dewas KPK ini dilakukan oleh Komisi III DPR RI dengan cara voting.

Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.

Sepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.

Anggota DPR yang hadir pun kompak memberikan persetujuan atas laporan hasil fit and proper test terhadap kelima anggota BPK tersebut.

Menurut Misbakhun, langkah itu merupakan caranya menjaga independensi BPK.

Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.

Apabila 10 kandidat yang akan dikirim ke DPR adalah orang-orang bermasalah, pasti memberidampak pada kinerja KPK ke depannya.

Banyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.

Misbakhun, menyebut ada sejumlah analis ekonomi meragukan angka ekonomi Indonesia yang tumbuh mencapai 5,61 persen pada kuartal I tahun 2026.

Untuk mencairkan suasana baik di antara mereka, Purbaya bahkan mengajak makan siang bareng Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.

Kini, Misbakhun telah diberikan kepercayaan untuk memimpin komisi yang menangani masalah keuangan dan perpajakan tersebut.

Iwan menyatakan, tidak mungkin Misbakhun meninggalkan tugas negara tanpa seizin Bahlil.

Misbakhun menegaskan penggunaan anggaran tersebut merupakan ranah pemerintah, termasuk bagaimana dan untuk apa dana tersebut akan dibelanjakan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggencarkan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.