Membedah latar belakang 10 Capim KPK Dikantongi Jokowi, Ada Mantan Anak Buah Anies

10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.

Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum disetorkan kepada Presiden Jokowi, 10 nama itu sebelumnya bersaing dengan 30 kandidat lain mengikuti tes wawancara digelar Pansel Capim KPK secara maraton pada Selasa (17/9) hingga Rabu (18/9).

10 nama Capim KPK yang kini dikantongi Presiden Jokowi berlatar belakang beragam. Kini, 10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.

Berikut latar belakang 10 nama Capim KPK dikantongi Presiden Jokowi:

Pertama ada Agus Joko Pramono. Agus lama berkecimpung sebagai di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Agus merupakan wakil ketua BPK periode 2019-2023. Sebelum mengisi jabatan itu, Agus menjadi anggota II BPK RI periode 2014-2018. Serta anggota III BPK RI periode 2013-2014.

Agus juga pernah menjadi Tenaga Ahli Bidang BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan periode 2012-2013. Serta anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia III periode 2005-2012.

Selain berkarier di BPK, Agus juga menjadi seorang dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Pancasila dan Universitas Trisakti. Agus juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Oversight Committee PT. Pengerukan Indonesia pada tahun 2009-2011.

Pada tahun 2014, Agus diganjar penghargaan berupa Bintang Mahaputera Nararya. Pernghargaan ini diberikan langsung Presiden Jokowi.

Selanjutnya ada Ahmad Alamsyah Saragih. Alamsyah dikenal sebagai pakar keterbukaan publik.

Alamsyah juga merupakan anggota Ombudsman RI Periode 2016-2020. Sebelum menjadi anggota Ombudsman, dia merupakan Ketua Komisi Informasi Pusat RI Periode 2009-2013.

Alamsyah tercatat pernah bekerja untuk Asosiasi Permukiman Kooperatif (ASPEK) yang bekerja sama dengan UNDP untuk program Community Based Housing Development. Serta Local Governance Specialist pada Initiative for Local Governance (ILGR), The World Bank dari 2002 hingga 2008.

Pada debat kedua Pilpres 2024, Alamsyah tercatat merupakan satu dari 11 panelis.

Kemudian ada Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Djoko Poerwanto. Djoko menjadi satu dari jenderal polisi yang namanya disetorkan Pansel Capim KPK e Presiden Jokowi.

Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah pada 7 November 1967 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Dia mengawali kariernya sebagai Pamapta Polres Bekasi.

Dalam sepak terjangnya, berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembaninya. Tercatat jenderal bintang dua ini pernah menjabat sebagai Kapolsek Tambelang Polres Bekasi Polda Metro Jaya, Wakasat Serse Polres Bekasi Polda Metro Jaya, Kasat Serse Polres Bekasi Polda Metro Jaya, hingga Kabag Reserse Umum Polda Jambi.

Karier Djoko semakin bersinar setelah ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021. Setelah setahun lebih berselang, Djoko ditugaskan menjadi Kapolda Kalimantan Tengah (2023-sekarang). Djoko juga pernah menjadi Kasubdit II Tipikor Bareskrim dan ditugaskan menjadi penyidik KPK.

Selain Djoko, jenderal polisi lain yang namanya dikantongi Presiden Jokowi adalah Setyo Budiyanto.

Setyo Budiyanto merupakan perwira polisi berpangkat Komisaris Jenderal alias jenderal bintang 3. Ia saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian sejak 22 Maret 2024.

Pria kelahiran 29 Juni 1967 ini merupakan jebolan Akpol 1989. Dalam catatan kariernya, Setyo pernah menjadi Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung dan Kasat Tipikor Polda Papua.

Selain itu, berbagai macam posisi lain juga pernah diembaninya seperti menjadi Direktur Penyidikan KPK pada 2020, Kapolda Nusa Tenggara Timur (2021) dan Kapolda Sulawesi Utara (2022).

Lalu ada Capim KPK Fitroh Rohcahyanto. Fitroh tak asing dengan lembaga antirasuah.

Dia pernah menjadi Direktur Penuntutan (Dirtut) KPK, selaku jaksa penuntut umum hingga kemudian menjadi Direktur Penuntutan KPK. Namun, pada Februari 2023, Fitroh dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

Selain Fitroh yang mengetahui seluk beluk KPK, ada Capim lain yang merupakan petahana yakni Johanis Tanak. Dia saat ini menjabat Wakil Ketua KPK.

Sama seperti Fitroh, Johanis Tanak berlatar belakang seorang jaksa. Dia pernah menjabat Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Pada 2019, Johanis lolos seleksi 10 besar Capim KPK yang mengikuti fit and proper test di DPR.

Namun dia tak terpilih menjadi 5 orang Capim KPK yang kemudian dipilih DPR. Akan tetapi dia lalu dipilih menjadi Pimpinan KPK usai Lili Pintauli mundur karena diduga terlibat kasus gratifikasi.

Capim KPK selanjutnya adalah Ibnu Basuki Widodo. Ibnu berlatar belakang seorang hakim. Dia saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung.

Sebelum menjabat di MA, Ibnu pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan pejabat humas Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kemudian ada Michael Rolandi Cesnanta Brata. Dia merupakan pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Michael saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Sebelumnya, Michael Rolandi CB sempat menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta di masa pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan tahun 2019 sebelum akhirnya memegang jabatan sebagai Kepala BPKD DKI Jakarta.

Michael lama berkiprah sebagai auditor. Dia pernah bertugas di BPKP Perwakilan Provinsi Sumut, Inspektur di Inspektorat DKI Jakarta, hingga Direktur pada BPKP.

Dua nama terakhir Capim KPK adalah perempuan. Mereka adalah Poengky Indarti dan Ida Budhiati.

Poengky merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024. Dia merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Poengky lama berkiprah di LBH Surabaya periode 1993-2000 hingga YLBHI Jakarta.

Selain di LBH, Poengky juga ikut mendirikan Imparsial The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial), wadah bagi masyarakat sipil di Indonesia dalam menegakkan civil liberties dan fundamental freedom, melawan diskriminasi.

Sementara Ida Budhiati dikenal sebagai mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia menjabat DKPP sejak 2012 atau saat kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie.

Ida yang merupakan doktor lulusan Universitas Diponegoro ini juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Jawa Tengah.