Jokowi: Saya Tidak Ada Intervensi Seleksi Capim KPK

Sepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi

Prabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.

Menurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

Jokowi meneken daftar capim dan dewas KPK pada Senin (14/10) kemarin.

Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK

10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.

Sepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.

Nantinya, ada lima calon dewan pengawas yang akan dipilih untuk dilantik oleh Presiden.

20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.

Menurut Arief, proses penetapan kriteria itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel.

Jokowi akan memilih 5 nama capim untuk diserahkan ke DPR dan selanjutnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Menurut Irpan, pihaknya menerima sepenuhnya putusan PN Surakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menyampaikan laporan mengenai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan bersejarah ke Miangas, melanjutkan komitmen pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, menjadikannya presiden kedua yang tiba di pulau terluar tersebut.

Pada kesempatan yang sama Kaesang mengaku sempat menghubungi Jokowi setelah ia sampai Papua.

Gugatan dilayangkan Sigit Pratomo alumi Fakultas Hukum UGM tahun 2000 di Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) dan memasuki sidang perdana hari ini.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bayu Soho Rahardjo didampingi Hakim Anggota Dian Ardianto dan Ledis Meriana Bakara.

Hal itu dikatakan dua capim KPK saat sesi wawancara melibatkan sembilan anggota Pansel KPK dan dua panelis tamu.

Panelis juga memberikan pertanyaan kepad Harli untuk kemajuan KPK ke depan.

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun dijatuhi sanksi etik sedang, Ghufron tetap percaya diri mengikuti proses seleksi. Dia menyatakan akan menghormati apa pun keputusan pansel.

Apabila 10 kandidat yang akan dikirim ke DPR adalah orang-orang bermasalah, pasti memberidampak pada kinerja KPK ke depannya.

Menurutnya, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum.