Jokowi Sudah Serahkan Nama Capim dan Calon Dewas KPK ke DPR

Prabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.

Menurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.

Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

Nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.

Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.

10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.

Sepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.

Nantinya, ada lima calon dewan pengawas yang akan dipilih untuk dilantik oleh Presiden.

20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.

Menurut Arief, proses penetapan kriteria itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel.

Pansel menyerahkan dokumen nama-nama itu kepada Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Jokowi akan memilih 5 nama capim untuk diserahkan ke DPR dan selanjutnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Setelah beberapa gerakan, Jokowi menyudahi keiukutsertaannya.

Menurut Irpan, pihaknya menerima sepenuhnya putusan PN Surakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menyampaikan laporan mengenai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan bersejarah ke Miangas, melanjutkan komitmen pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, menjadikannya presiden kedua yang tiba di pulau terluar tersebut.

Pada kesempatan yang sama Kaesang mengaku sempat menghubungi Jokowi setelah ia sampai Papua.

Gugatan dilayangkan Sigit Pratomo alumi Fakultas Hukum UGM tahun 2000 di Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) dan memasuki sidang perdana hari ini.

Dari total 65 tahanan, terdapat delapan orang beragama Nasrani yang mengikuti ibadah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.