DPD Soroti 70 Kasus Keracunan: Program Makan Bergizi Gratis Butuh Penyesuaian Agar Optimal
DPD menyoroti 70 kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis pemerintah. Perlu penyesuaian besar agar program ini optimal dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Meskipun memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, program ini dinilai masih memerlukan penyesuaian signifikan.
Pernyataan ini disampaikan Najamudin di Bengkulu pada Sabtu (27/9), menyusul adanya laporan kasus keracunan makanan yang terkait dengan implementasi program tersebut. DPD berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas.
Program MBG sendiri telah diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan 70 kasus keracunan yang menimpa 5.914 penerima manfaat hingga September 2025.
Pentingnya Penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis
Sultan B Najamudin menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif besar yang membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Sebagai program baru, wajar jika masih ada beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya lebih efektif.
"Karena ini program besar yang membutuhkan anggaran besar dan baru, beberapa penyesuaian pasti masih diperlukan," tegas Najamudin. DPD RI melihat potensi besar dari program ini dalam mendukung aspek gizi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Untuk itu, DPD akan segera mengambil langkah pengawasan proaktif guna memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal. Pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir kendala dan memaksimalkan dampak positif program bagi seluruh penerima manfaat.
DPD Akan Bertemu BGN dan Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Dalam upaya meningkatkan kontrol dan mencegah terulangnya kasus keracunan makanan, Najamudin menyatakan akan segera bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam pengawasan dan perbaikan Program Makan Bergizi Gratis.
Najamudin juga menegaskan dukungan penuh DPD terhadap pencapaian tujuan kedaulatan pangan pemerintah, termasuk di dalamnya Program Makan Bergizi Gratis. DPD telah menunjukkan komitmen ini sejak tahun 2024 dengan mengeluarkan keputusan terkait ketahanan pangan.
Koordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga telah dilakukan DPD. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mendukung ketahanan pangan dan keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah.
Target dan Tantangan Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025, dengan ambisi besar untuk meningkatkan status gizi. Sasaran utama program ini meliputi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA.
Dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program terbesar yang diimplementasikan oleh pemerintah. Skala program yang masif ini tentu membawa tantangan tersendiri dalam hal logistik dan pengawasan kualitas.
Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis, sebelumnya telah melaporkan adanya 70 kasus keracunan makanan. Kasus-kasus ini terjadi antara Januari hingga September 2025, dengan total 5.914 penerima manfaat yang terdampak. Data ini menjadi perhatian serius bagi DPD dalam mendorong perbaikan program.
Sumber: AntaraNews