Wasekjend MUI: Program MBG Punya Potensi Kebaikan Besar bagi Umat Tapi Perlu Dikawal

Hingga saat ini, program tersebut telah mencapai cakupan yang signifikan.

Program Makan  Bergizi  Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada awal 2025 memiliki niat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, program tersebut telah mencapai cakupan yang signifikan, namun juga muncul sejumlah kejadian keracunan yang tidak dapat diabaikan.

Dari bulan ke bulan, program yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu terus menunjukkan peningkatan jumlah capaian penerima manfaat. Pada 17 Januari 2025, saat baru berjalan 10 hari, program ini telah menjangkau lebih dari 650.000 anak di 31 provinsi.

Per 16  Mei 2025, tercatat sebanyak 3.913.586 penerima manfaat (termasuk 3.890.685 siswa, 13.611 balita, 3.547 ibu hamil, 5.743 ibu menyusui). Memasuki awal Juni 2025, jangkauan telah mencapai 4.890.000 penerima dari 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada Juli tahun ini, tercatat 6,7 juta orang telah menerima manfaat program MBG.

Lonjakan drastis angka penerima manfaat terjadi pada medio 15 Agustus 2025. Sebagaimana dilaporkan Sekretariat Negara (Setneg), program telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah dan ibu hamil/menyusui di 38  provinsi dengan 5.800 SPPG.

Per 3 Oktober 2025, Pemerintah mengumumkan jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 31,2 juta jiwa di seluruh Indonesia dengan realisasi anggaran mencapai Rp 20,6 triliun dari pagu tahunan sebesar Rp 71 triliun. Pemerintah menargetkan, pada akhir 2025 program MBG dapat menyentuh 82,9 juta penerima manfaat.

Data-data di atas menunjukkan intensitas dan skala program MBG sangat besar dan mencakup jutaan jiwa, khususnya pelajar dan ibu hamil/menyusui. Meski demikian, program ini bukannya tanpa masalah, khususnya menyangkut isu keamanan pangan. Di beberapa daerah muncul kasus-kasus keracunan makanan dari program MBG dengan jumlah cukup banyak yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah.

Hingga pertengahan Oktober 2025, data resmi jumlah kasus keracunan akibat program MBG di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 5 Oktober 2025, tercatat 119 kejadian keracunan dengan total 11.660 kasus di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Tiga provinsi dengan jumlah kasus terbanyak adalah Jawa Barat (34 kejadian), Jawa Tengah (15 kejadian), dan Yogyakarta (13 kejadian).

Sebelumnya, pada 30 September 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa jumlah kasus keracunan MBG mencapai 6.457 orang di seluruh Indonesia. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta.

Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan, hingga 12 Oktober 2025, total korban keracunan MBG mencapai 11.566 anak, dengan penambahan 1.084 kasus baru dalam periode 6–12 Oktober 2025.

Meskipun jumlah korban keracunan masih kecil dibandingkan dengan cakupan penerima manfaat (puluhan juta), kejadian semacam ini tetap merupakan sinyal peringatan serius terkait aspek keamanan pangan dan pelaksanaan program.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI KH. Arif Fakhruddin mengatakan, Program MBG memiliki potensi sangat besar untuk mendukung pemenuhan gizi siswa dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Jangkauan yang telah berhasil dicapai memerlihatkan niat baik dan prioritas nasional Pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, banyaknya insiden keracunan menandakan bahwa di tengah perluasan cakupan MBG, aspek kualitas pelaksanaan, sistem pengadaan, proses distribusi dan kebersihan/keamanan pangan belum sepenuhnya terpenuhi.

"Kami mengapresiasi program MBG yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo sebagai upaya strategis dan penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, agar niat baik tersebut benar-benar berdampak positif, pengawasan dan pelaksanaan yang tepat, aman, dan berkualitas mutlak diperlukan. Pemerintah bersama seluruh mitra pelaksana harus memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan tidak hanya menjangkau banyak jiwa, tetapi juga aman dan sesuai standar keamanan pangan," katanya, Minggu (19/10).

Arif juga mengingatkan agar program MBG tidak hanya mengedepankan aspek gizi dan jangkauan penerima, tetapi juga aspek kehalalan dan ketayyiban yang meliputi kebaikan, keamanan, dan kebersihan. "Kehalalan dan ketayyiban ini adalah aspek penting dalam penyediaan pangan, sehingga program MBG ini tidak akan menimbulkan bahaya bagi penerima manfaat," ujarnya.

Untuk memastikan keamanan itu, Arif mengusulkan agar Pemerintah melibatkan ulama dan ahli gizi muslim dalam pengawasan. Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan edukasi adab makan dan kebersihan kepada siswa penerima manfaat.

"Sehingga tidak terjadi lagi seperti yang viral di medsos, di mana seorang siswa penerima manfaat mengonsumsi secara brutal dengan cara berteriak-teriak dan melempar tutup food tray MBG. Itu tidak pantas dilakukan seorang siswa yang notabene kaum terdidik. Tugas kita semua untuk memberikan edukasi," tutupnya.