DPR RI Pastikan Pembangunan SPPG 3T Mentawai Jadi Prioritas Program Makan Bergizi Gratis

Anggota DPR RI Andre Rosiade menegaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi prioritas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T untuk Program Makan Bergizi Gratis, didukung penuh oleh pemerintah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade telah memastikan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menjadi fokus utama dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah.

Komitmen ini muncul mengingat Mentawai merupakan salah satu wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia, yang memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas gizi masyarakatnya. Andre Rosiade telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, untuk memastikan prioritas ini.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga dilaporkan berencana untuk terlibat dalam pembangunan fasilitas dapur SPPG di Mentawai, mengingat wilayah tersebut saat ini belum memiliki sarana pendukung yang memadai untuk program tersebut. Langkah ini menunjukkan sinergi antarlembaga dalam mewujudkan pemerataan gizi.

Prioritas Mentawai sebagai Daerah 3T

Andre Rosiade menekankan bahwa perhatian khusus terhadap Mentawai adalah sebuah keharusan. Sebagai daerah 3T, akses terhadap fasilitas dan layanan dasar seringkali masih terbatas, termasuk dalam pemenuhan gizi yang layak. Komunikasi intensif dengan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjadi bukti keseriusan dalam mengawal program ini.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mengidentifikasi kebutuhan akan infrastruktur pendukung di Mentawai. Rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah tersebut diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mengatasi tantangan geografis.

Legislator dari Sumatera Barat tersebut akan terus memantau perkembangan rencana pembangunan dapur SPPG ini. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk daerah-daerah yang paling membutuhkan.

Strategi Efisien Pembangunan SPPG di Daerah 3T

Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan daerah 3T dalam Program Makan Bergizi Gratis. Namun, strategi implementasinya tidak selalu harus melibatkan pembangunan dapur SPPG baru yang memakan biaya besar. Pendekatan yang lebih efisien sedang dipertimbangkan.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah bekerja sama dengan kantin-kantin atau penyedia makanan yang sudah ada di daerah 3T. Hal ini dianggap lebih ekonomis dan adaptif, terutama mengingat daerah 3T seringkali hanya memiliki jumlah penerima manfaat yang relatif kecil, sekitar 100 hingga 200 orang.

Pembangunan dapur SPPG baru yang mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat mungkin tidak efisien untuk skala kecil di daerah 3T. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan fasilitas yang sudah ada akan memaksimalkan anggaran dan mempercepat penyaluran bantuan gizi.

Pembiayaan dan Komitmen Evaluasi Program

Pembiayaan untuk Program Makan Bergizi Gratis di daerah 3T tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga membuka peluang melalui anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pengusaha swasta.

Pendekatan multi-sumber pembiayaan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan memastikan keberlanjutannya. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan semangat gotong royong dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat terhadap evaluasi dan perbaikan program. Adanya penertiban dan penutupan operasional SPPG yang dianggap belum optimal menjadi bukti bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo mendengarkan masukan masyarakat dan terus memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) MBG.

Sumber: AntaraNews