Fakta Unik: 96% Wilayah Lautan, Begini Tantangan Khusus Distribusi MBG di Pulau Kepri

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyoroti urgensi penanganan khusus distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini berlaku terutama bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Tantangan geografis Kepri yang didominasi lautan menjadi perhatian utama pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji usai menyerahkan MBG kepada ibu hamil dan balita di kawasan Hutan Lindung, Tanjungpinang, Kepri, pada Kamis. Pemerintah berkomitmen memastikan program ini menjangkau seluruh penerima manfaat. Fokus utama adalah kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Perlakuan khusus ini diperlukan karena SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) kesulitan menjangkau pulau-pulau akibat kendala jarak dan transportasi yang terbatas. Oleh karena itu, BKKBN akan menggandeng Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Kerja sama ini diharapkan dapat mengatasi hambatan distribusi di wilayah kepulauan.

Wihaji menjelaskan, rencana ke depan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sama dengan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). DASHAT merupakan program pemberdayaan masyarakat dari Kemendukbangga/BKKBN yang bertujuan menurunkan angka stunting. Keterlibatan DASHAT diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi MBG.

"Kenapa harus ditangani secara khusus, karena SPPG kesulitan menjangkau pulau-pulau dipicu kendala jarak dan transportasi yang terbatas, sehingga perlu melibatkan DASHAT," kata Wihaji. Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Koordinasi ini untuk menerapkan SPPG khusus di pulau-pulau.

SPPG khusus ini akan melayani penerima manfaat MBG kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (non-PAUD). Provinsi Kepri memiliki letak geografis unik dengan 96 persen wilayahnya berupa lautan. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam penyaluran MBG, termasuk risiko makanan basi akibat rentang jarak yang jauh.

Wihaji menegaskan bahwa kementeriannya fokus mengawal dan memprioritaskan MBG untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini merupakan upaya pemerintah yang krusial dalam mencegah stunting di Indonesia. Program ini digagas oleh Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

"Seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita wajib mendapatkan MBG, dengan catatan sudah ada SPPG di lokasi tempat tinggal mereka," ungkapnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan cakupan layanan. BKKBN memiliki tugas memastikan seluruh penerima manfaat MBG di pulau-pulau dapat menikmati program ini.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad melaporkan bahwa saat ini sudah ada 89 SPPG yang beroperasi di Kepri, mayoritas di kawasan perkotaan. Pihaknya bersama BGN terus menggesa pembangunan SPPG untuk wilayah pulau. Terdapat 344 pulau berpenghuni di Kepri yang memerlukan fasilitas SPPG.

"Kita diskusikan bersama BGN termasuk Kemendukbangga, bagaimana terkait pola penanganan SPPG di pulau-pulau. Harapannya ini dapat segera dituntaskan," ucap Ansar. Pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program MBG. Tujuannya agar tidak ada satu pun objek MBG yang terlewatkan di Kepri.

Sumber: AntaraNews