BNPT: Ancaman Terorisme Bergeser ke Dunia Digital, Anak-Anak Jadi Sasarannya

BNPT berhasil mengungkap 230 orang yang ditangkap karena terlibat dalam Penangkapan Pendana Teroris selama 2023-2025, menunjukkan adaptasi modus operandi ke ruang digital dan keterlibatan perempuan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan deteksi 21.199 Konten Radikal Online sepanjang 2025, menunjukkan peningkatan risiko penyalahgunaan ruang digital oleh jaringan teroris.

Kepala BNPT soroti kecepatan radikalisasi ruang digital yang jauh melampaui cara konvensional, kini mengancam anak-anak dan remaja. Bagaimana BNPT mengatasinya?

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan 112 anak di 26 provinsi teradikalisasi melalui game online dan media sosial sepanjang 2025, memicu kekhawatiran serius.

BNPT berhasil menggagalkan 27 rencana serangan terorisme dari 2023 hingga September 2025, menunjukkan ancaman terorisme yang persisten dan adaptif di Indonesia.

BNPT menyoroti adaptasi kelompok teror dengan Strategi Terorisme Digital, kini menyasar anak-anak di bawah umur melalui media sosial dan gim daring, mempercepat proses radikalisasi.

Terorisme kini bergeser strategi, menyusup ke game online untuk menyebarkan paham radikal kepada generasi muda. Bagaimana orang tua bisa mendeteksi dan mencegahnya?

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan 6.402 **konten radikalisme BNPT** dan terorisme di berbagai platform online hingga Agustus 2025. Bagaimana upaya BNPT menanganinya?

BNPT gencar perkuat sistem deteksi dini dan Pencegahan Radikalisme Online hingga tingkat desa, lindungi anak dan remaja dari ancaman rekrutmen. Simak strategi lengkapnya!

BNPT menyebut aktivitas propaganda kelompok teroris dan simpatisan di ruang siber secara signifikan yang terdeteksi dari tahun ke tahun.

Hal tersebut disampaikan Rycko usai mengikuti peringatan tragedi kemanusiaan Bom Bali di Ground Zero atau Tugu Peringatan Bom Bali.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyusun strategi edukasi komprehensif untuk membendung paparan radikalisme digital siswa yang kian mengkhawatirkan, menyusul temuan ratusan pelajar terpapar paham ekstrem.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.

Indonesia dan Australia mempererat Kerja Sama Indonesia Australia Tangkal Radikalisasi Daring serta pendanaan terorisme, menyoroti ancaman digital yang persisten dan adaptif.

BNPT Indonesia dan Australia tingkatkan kerja sama kontra radikalisasi online dan pendanaan terorisme, menyoroti ancaman digital terhadap anak muda dan strategi penanggulangannya.

BNPT Indonesia dan Kepolisian Yudisial Makau (MJP) menjalin **kerja sama kontraterorisme** strategis, memperkuat perlindungan warga dari ancaman terorisme global dan keamanan publik.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajukan Perpres Level Ancaman Terorisme untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan pengendalian krisis, menarik perhatian pada status terorisme di Indonesia.

Australia mengungkapkan bahwa para pengikut ISIS itu pulang tanpa dukungan dari pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai tindakan terorisme yang biadab dan meminta pengusutan tuntas hingga aktor intelektualnya.

Densus 88 Antiteror berkolaborasi dengan SMPN 1 Muara Teweh mengadakan sosialisasi bahaya radikalisme, intoleransi, dan dampak negatif media sosial untuk membentengi generasi muda serta meningkatkan kewaspadaan pelajar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat upaya Pencegahan Paham IRET Sulbar dengan pendekatan lintas sektor berbasis regulasi, menjaga stabilitas ideologi dan keamanan masyarakat.