LIVE

Bapenda Kota Jayapura Optimis Capai Target Penerimaan PBB-P2 Jayapura Rp45 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 Jayapura telah mencapai Rp21,8 miliar hingga pertengahan Juni 2026, mendekati separuh target tahunan. Simak strategi Bapenda untuk mencapai target penuh dan bagaimana d

pelayanan publik
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 Jayapura telah mencapai Rp21,8 miliar hingga pertengahan Juni 2026, mendekati separuh target tahunan. Simak strategi Bapenda untuk mencapai target penuh dan bagaimana d
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 Jayapura telah mencapai Rp21,8 miliar hingga pertengahan Juni 2026, mendekati separuh target tahunan. Simak strategi Bapenda untuk mencapai target penuh dan bagaimana d (AntaraNews)

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Jayapura, Papua, menunjukkan progres positif. Hingga tanggal 18 Juni 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai angka Rp21,815 miliar. Capaian ini menunjukkan respons baik dari masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak mereka.

Angka tersebut merepresentasikan 48,3 persen dari total target penerimaan PBB-P2 tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp45,107 miliar. Kepala Bapenda Kota Jayapura, Rory Huwae, menyatakan optimisme bahwa target ini dapat tercapai sepenuhnya hingga akhir tahun.

Pemerintah Kota Jayapura melalui Bapenda terus berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Upaya ini dilakukan demi keberlanjutan pembangunan serta peningkatan fasilitas publik di seluruh wilayah Kota Jayapura.

Strategi Jemput Bola Tingkatkan Penerimaan PBB-P2 Jayapura

Untuk mencapai target penerimaan PBB-P2 Jayapura, Bapenda Kota Jayapura gencar menerapkan strategi "jemput bola" yang inovatif. Strategi ini melibatkan pembukaan gerai pelayanan di berbagai lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Gerai-gerai pelayanan PBB-P2 tersebut ditempatkan di pusat perbelanjaan, kawasan perumahan padat penduduk, dan kantor pemerintahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban mereka tanpa harus mendatangi kantor pusat Bapenda.

Rory Huwae menegaskan bahwa pihaknya sangat optimis target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp45,107 miliar akan tercapai hingga akhir tahun 2026. Respons positif dari masyarakat terhadap kemudahan akses pembayaran pajak menjadi salah satu faktor pendorong utama optimisme ini.

Pajak untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik Jayapura

Bapenda Kota Jayapura memastikan bahwa seluruh dana yang terkumpul dari PBB-P2 akan dialokasikan secara transparan dan akuntabel. Dana tersebut akan langsung masuk ke dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.

Alokasi dana ini bertujuan untuk mendanai berbagai fasilitas publik, proyek infrastruktur, dan peningkatan pelayanan masyarakat di Kota Jayapura. Dengan demikian, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi mereka.

Kepala Bapenda mengimbau seluruh wajib pajak di Kota Jayapura untuk meningkatkan kesadaran dalam melunasi kewajiban pajak mereka. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang krusial untuk kemajuan Jayapura.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 sangat penting untuk mendukung visi pembangunan Kota Jayapura yang lebih maju dan sejahtera. Kesadaran pajak yang tinggi akan mempercepat realisasi berbagai program pembangunan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Survei Puspoll: 6 Program Pemerintah yang Dianggap Penting Rakyat

{{caption}}
Survei: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Prabowo Capai 64,8 Persen

{{caption}}
Modal Hadiah Lomba, Eks Persit Ini Bawa Soya Ayu Masuk Indomaret

{{caption}}
Top 3 News: Prabowo Sebut Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Mensesneg Luruskan Ucapan Prabowo soal Pemimpin Terpilih

{{caption}}
Prabowo: Saya Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

Topik Terkait
{{caption}}
Bapenda Kota Jayapura Targetkan PAD Rp307,5 Miliar di 2026, Optimisme Meningkat

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307,5 miliar pada tahun 2026, menunjukkan tren positif di triwulan pertama.

Bapenda Kota Jayapura
{{caption}}
Pemkot Bandarlampung Targetkan PBB Rp130 Miliar di Tahun 2026, Optimalkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

Wajib Pajak
{{caption}}
Capaian Gemilang: Realisasi PAD Kota Jayapura 2025 Lampaui Target, Bukti Sinergi Kuat

Realisasi PAD Kota Jayapura 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dan partisipasi aktif wajib pajak. Simak detail pencapaiannya!

Realisasi PAD Kota Jayapura
{{caption}}
Fakta Pajak Tanah: Realisasi PBB-P2 Kotim Capai 80 Persen, Bapenda Beri Hadiah Menarik!

Bapenda Kotim mengumumkan realisasi PBB-P2 telah mencapai 80 persen dari target. Simak strategi menarik Bapenda untuk mendorong pembayaran pajak dan hadiah yang menanti wajib pajak!

Pajak Daerah Kotim
{{caption}}
Legislator Apresiasi Kenaikan Kepercayaan Polri, Bukti Reformasi Berhasil Dirasakan Publik

Angka kepercayaan publik terhadap Polri melonjak signifikan berdasarkan survei Litbang Kompas, menjadi indikasi kuat bahwa reformasi di tubuh kepolisian mulai membuahkan hasil positif di mata masyarakat.

integritas polri
{{caption}}
Wali Kota Banjarbaru Tegaskan Layanan RSD Idaman Bebas Diskriminasi, Prioritaskan Empati Pasien

Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, menekankan pentingnya layanan RSD Idaman bebas diskriminasi serta humanis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ini.

banjarbaru
{{caption}}
Pameran HUT Ke-80 Bhayangkara Polda NTT Pererat Hubungan Polri dan Masyarakat

Polda NTT menggelar Pameran HUT Ke-80 Bhayangkara di Kupang, menghadirkan berbagai layanan dan inovasi untuk mempererat hubungan Polri-masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik.

brigjen faizal
{{caption}}
Kemenkum NTT Perkuat Kualitas Regulasi Daerah di Nagekeo untuk Kepastian Hukum

Kanwil Kemenkum NTT tingkatkan kualitas regulasi daerah di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi Ranperda dan Ranperbup, memastikan produk hukum selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

harmonisasi hukum
{{caption}}
FKBI: Transformasi Energi Bersih Perkuat Reputasi Pertamina di Kancah Global

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai langkah Transformasi Energi Bersih Pertamina serta penguatan layanan publik mampu memperkuat reputasi perusahaan di tingkat global, seiring masuknya dalam daftar Fortune Southeast Asia 500.

bumn energi
{{caption}}
Pemkab Mimika Studi Tiru Pengelolaan Air Bersih di Solo, Tingkatkan Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan studi tiru pengelolaan air bersih di Perumda Air Minum Toya Wening Solo. Langkah ini menjadi komitmen serius Pemkab Mimika untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dan sanitasi.

air bersih
{{caption}}
BPPD Barito Utara Hadirkan Layanan PBB-P2 di Car Free Day, Mudahkan Warga Penuhi Kewajiban Pajak

BPPD Barito Utara membuka layanan PBB-P2 di Car Free Day Muara Teweh, mendekatkan akses pembayaran pajak bagi masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

barito utara
{{caption}}
DJP Sumbar Jelaskan Tiga Tahap Buka Blokir Rekening Pajak WP Menunggak Rp70,2 Miliar

DJP Sumbar dan Jambi memblokir 571 rekening wajib pajak dengan tunggakan Rp70,2 miliar. Ketahui tiga tahap penting untuk membuka blokir rekening dan menghindari konsekuensi hukum.

blokir rekening pajak
{{caption}}
DJP Kalselteng Imbau Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan Badan Sebelum Batas Akhir

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

batas akhir spt
{{caption}}
Distribusi SPPT PBB Mataram 2026 Capai Rp34,46 Miliar, BKD Optimistis Target Tercapai

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memulai **distribusi SPPT PBB Mataram 2026** sebanyak 99.059 lembar dengan total nilai mencapai Rp34,46 miliar lebih, menunjukkan peningkatan potensi pajak daerah dan optimisme pencapaian target.

bkd mataram
{{caption}}
Pemkab Rejang Lebong Targetkan Penerimaan PBB Rp3,2 Miliar di Tahun 2026, Optimis Terpenuhi

Pemkab Rejang Lebong menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Akankah target ambisius penerimaan PBB Rejang Lebong ini tercapai?

bengkulu
{{caption}}
Inovasi Pemkab Buleleng: Samsat Keliling Jangkau Pelosok Desa, Tingkatkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi Samsat Keliling untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat, serta mendongkrak pendapatan daerah.

bali