Bantah Ulur Waktu, KPK Jelaskan Alasan Absen Sidang Praperadilan Hasto

KPK melalui tim biro hukumnya sudah memberikan keterangan perihal ketidak hadirannya di Praperadilan Hasto karena masih membutuhkan persiapan

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan jilid 2 Sekjen PDIP Hasto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kubu Hasto Kristiyanto memberikan sindiran menohok ke KPK.

KPK tidak hadir pada sidang perdana Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menggugat praperadilan setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi dan perintangan penyidikan pencarian buron Harun Masiku.

Menurut Saeful, Harun Masiku pernah mengirimkan foto yang menunjukkan keberadaannya di MA. Dalam foto itu tampak pula Hasto Kristiyanto dan Djan Faridz.

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku pernah ditawari jabatan strategis apabila bersedia mundur dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Sumsel.

Hasto mengatakan, eksepsi setebal 27 lembar yang dirinya susun sendiri di dalam rumah tahanan bukan hanya pembelaan hukum.

Dalam sidang, Hasto menyebut penyidik KPK menjalankan apa yang ia sebut sebagai "Operasi 5M".

Ada dua dokumen eksepsi yang akan disampaikan Hasto Kristiyanto dalam sidang hari ini.

Pertemuan itu membahas penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia.

Dalam lelang kali ini, KPK menawarkan beragam barang bergerak maupun tidak bergerak, mulai dari kendaraan, perangkat elektronik, hingga tanah dan bangunan.

Putusan ekstradisi dapat dijatuhkan segera sesudahnya, pada tranche yang sama atau sesudahnya bergantung pada dinamika persidangan.

Lelang tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan aset negara sekaligus optimalisasi pengembalian kerugian negara.

Sebelumnya, sejumlah aset di kediaman Silmy juga telah disegel oleh KPK dalam rangkaian OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Mantan Wamen Imipas itu jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Silmy Karim telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi bersama 7 orang lainnya termasuk eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025.