Aria Bima PDIP Soal Tanah Nganggur Akan Diambil Negara: Aturannya Ada Enggak

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengambil langkah strategis dengan merevisi Perda LP2B demi mencegah alih fungsi lahan sawah dan menjaga ketahanan pangan daerah. Apa saja poin penting revisi ini?

Nusron Wahid mengungkapkan proses penetapan tanah nganggur, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, memerlukan waktu hingga 587 hari.

Hasan mengatakan, pengambilalihan tanah terlantar oleh pemerintah menganut prinsip keadilan agraria dan tidak dilakukan sepihak.

Nusron Wahid meluruskan isu tanah bersertifikat bakal disita negara jika tak dimanfaatkan selama dua tahun.

Tanah itu bakal dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyentil oknum nakal memiliki lahan luas tapi tidak didaftarkan ke negara

Aria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.

Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

DPRD Bali serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, soroti dugaan pelanggaran di KEK Kura Kura Bali dan bangunan di lahan negara Pejarakan Buleleng. Apa poin krusialnya?

Seorang mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat dituntut 1,5 tahun penjara atas dugaan korupsi penjualan tanah pecatu, memicu pertanyaan tentang integritas lembaga. Kasus korupsi tanah pecatu ini melibatkan rekayasa gugatan perdata.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Praktik jual beli hutan ilegal berstatus Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Barito Utara menjadi sorotan, melanggar hukum dan berdampak serius pada ekosistem serta sosial.

Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara meneken Nota Kesepahaman untuk mengoptimalisasi 273 ribu hektare lahan. Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi Maluku Utara.