tanah negara

DPRD Bali serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, soroti dugaan pelanggaran di KEK Kura Kura Bali dan bangunan di lahan negara Pejarakan Buleleng. Apa poin krusialnya?

Seorang mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat dituntut 1,5 tahun penjara atas dugaan korupsi penjualan tanah pecatu, memicu pertanyaan tentang integritas lembaga. Kasus korupsi tanah pecatu ini melibatkan rekayasa gugatan perdata.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Praktik jual beli hutan ilegal berstatus Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Barito Utara menjadi sorotan, melanggar hukum dan berdampak serius pada ekosistem serta sosial.

Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara meneken Nota Kesepahaman untuk mengoptimalisasi 273 ribu hektare lahan. Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi Maluku Utara.

Warga Penajam Paser Utara terdampak PSN kini memiliki kepastian hukum atas lahan mereka. Sebanyak 23 orang telah menerima sertifikat hak pakai dalam program Reforma Agraria Penajam Paser Utara, membuka jalan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tegaskan pentingnya dukungan Pemda dalam program Sertifikasi Tanah. Tanpa dokumen dari desa, sertifikat tak bisa terbit. Mengapa ini krusial?

Nusron mengaku tidak bermaksud menyebut rakyat tidak berhak memiliki tanah.

Politikus PDIP ini menyebutkan, bahwa pihaknya bukan persoalan sepakat atau tidak sepakat.