Terobosan Baru Kalsel: Pemkab Banjar Genjot Digitalisasi Retribusi Daerah, Bagaimana Dampaknya?
Pemerintah Kabupaten Banjar serius mempercepat Digitalisasi Retribusi Banjar, menjanjikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan inovatif. Simak langkah-langkahnya!
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, Kalimantan Selatan, menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat sistem digitalisasi untuk penerimaan retribusi daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola keuangan daerah. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, menegaskan bahwa digitalisasi pajak dan belanja daerah sudah berjalan baik. Namun, digitalisasi penerimaan retribusi daerah masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, percepatan implementasi menjadi fokus utama Pemkab Banjar.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemkab Banjar gencar mendorong pemanfaatan berbagai platform digital. Ini termasuk penggunaan QRIS, e-billing, serta layanan perbankan lainnya. Kolaborasi dengan perbankan juga diperluas demi kemudahan masyarakat dalam bertransaksi.
Komitmen Pemkab Banjar Mempercepat Digitalisasi Retribusi
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, secara langsung mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mempercepat implementasi transaksi digital. Ia menekankan pentingnya memperluas kerja sama perbankan dan menambah kanal pembayaran. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi.
"Meski digitalisasi pajak dan belanja daerah sudah berjalan dengan baik, masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, yaitu digitalisasi penerimaan retribusi daerah," ujar Habib Idrus di Martapura. Pernyataan ini menunjukkan fokus pemerintah daerah pada sektor retribusi. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut secara efektif.
Habib Idrus berharap forum yang diadakan dapat memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan digitalisasi retribusi yang efektif. Hal ini akan berdampak positif pada tata kelola keuangan daerah. Visi yang diusung adalah tata kelola yang lebih modern, transparan, dan inovatif.
Kolaborasi Perbankan dan Rencana Implementasi Sistem Digital
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Banjar, Sukamto, menjelaskan langkah konkret yang telah diambil. Pemkab Banjar telah menjalin kerja sama strategis dengan Bank Kalsel. Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran retribusi secara digital.
"Pemerintah Kabupaten Banjar telah bekerja sama dengan Bank Kalsel dalam penerapan pembayaran retribusi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat," kata Sukamto. Ia menambahkan bahwa fokus ke depan adalah pembayaran retribusi digital sesuai roadmap TP2DD. Ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas.
Selain itu, pemerintah daerah berencana memberikan penghargaan kepada pengelola retribusi yang berhasil beralih ke sistem digitalisasi. Ini merupakan insentif untuk mendorong adopsi teknologi. "Kami juga berencana mengujicobakan penggunaan kartu kredit pemerintah yang akan didukung oleh mitra kami, Bank Kalsel," tambah Sukamto.
Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan Analis Digital Banking dari Bank Kalsel, diharapkan mempercepat pencapaian target digitalisasi penuh. Semua sektor keuangan daerah di Kabupaten Banjar ditargetkan akan terdigitalisasi. Ini akan menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih efisien.
Sumber: AntaraNews