Pemprov Papua Gandeng Bank Papua Terapkan Retribusi Digital, Tingkatkan PAD dan Transparansi

Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Bank Papua meluncurkan sistem retribusi digital menggunakan EDC dan QRIS. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik di Papua.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua secara resmi menggandeng Bank Papua untuk mengimplementasikan sistem pembayaran retribusi daerah secara digital. Langkah strategis ini dilakukan melalui penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan QRIS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Kerja sama ini diluncurkan pada Kamis, 11 Desember, di Kantor Gubernur Papua. Inisiatif ini menandai komitmen serius Pemprov Papua dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Sistem baru ini diharapkan akan lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaannya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Setyo Wahyudi, menyatakan bahwa peluncuran ini menjadi fondasi penting. Hal ini untuk menghadirkan Papua yang lebih cerdas melalui sistem yang tertib, aman, dan mudah diakses masyarakat.

Mendorong Transparansi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Penerapan pembayaran retribusi secara non-tunai ini selaras dengan kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Kebijakan ini diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021. Inovasi ini menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi keuangan.

Setyo Wahyudi menekankan bahwa penggunaan EDC dan QRIS memberikan kemudahan dan kecepatan bagi wajib retribusi. "Penggunaan EDC dan QRIS ini memberikan kemudahan serta kecepatan bagi wajib retribusi karena setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga mengurangi potensi kebocoran PAD dan mempermudah pengawasan," ujarnya. Hal ini juga meminimalisir risiko kebocoran PAD.

Dengan sistem digital, setiap transaksi retribusi tercatat secara otomatis dan akurat. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mempermudah proses pengawasan pendapatan daerah. Efisiensi operasional juga menjadi salah satu manfaat utama dari digitalisasi ini.

Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembayaran yang lebih terpercaya dan akuntabel. Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih nyaman dan aman. Pemerintah daerah pun memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap arus kas.

Komitmen Bank Papua dalam Transformasi Digital

Direktur Bank Papua, Isak S Wopari, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah bersejarah. Ini mendorong transformasi digital layanan publik serta penguatan ekonomi daerah di Tanah Papua. Bank Papua berkomitmen penuh mendukung program pemerintah.

"Bank Papua sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi transaksi publik," kata Isak. Komitmen ini menunjukkan peran aktif perbankan lokal dalam pembangunan daerah.

Isak menambahkan bahwa digitalisasi pembayaran retribusi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Namun, ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akurasi pendapatan daerah, serta kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi. Aspek kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama.

Implementasi EDC dan QRIS Bank Papua selaras dengan Gerakan Nasional Non-Tunai. Ini juga mendukung transformasi ekonomi Papua, di mana aspek digital menjadi pilar penting dalam pemerataan pembangunan. Bank Papua juga menyerahkan perangkat EDC kepada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi.

Sumber: AntaraNews