Tahukah Anda? Program Konsolidasi Tanah Bangka Tengah Dorong Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menjadikan Reforma Agraria sebagai strategi utama untuk memicu pembangunan daerah. Penguatan hak kepemilikan tanah rakyat diharapkan membawa keadilan dan kesejahteraan di Banyuasin.

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah secara adil, menyeimbangkan pembangunan dan hak masyarakat. Simak bagaimana program reforma agraria ini akan diterapkan!

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola pertanahan secara inklusif demi ekonomi berkeadilan, telah kelola 34.618 hektare tanah. Apa saja perannya?

Gubernur Apolo Safanpo menegaskan peran vital Dunia Usaha Papua Selatan dalam mengoptimalkan potensi SDA, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah demi mewujudkan kesejahteraan.

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman menegaskan rekomendasi BPK adalah acuan utama untuk perkuat tata kelola pemerintahan daerah. Simak bagaimana Pemprov Sulsel jadikan rekomendasi BPK sebagai pembinaan pengelolaan anggaran.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menekankan pentingnya kekompakan masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai modal utama menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak menent

Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen memastikan Program CSR perusahaan lebih tepat sasaran, menyentuh masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Bagaimana strategi mereka untuk mencapai visi Banjarbaru EMAS?

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) telah berhasil melindungi 34 ribu pekerja rentan melalui program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, menegaskan komitmen Pemkab Morut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah menyalurkan Bantuan Modal Usaha UMKM kepada ratusan pelaku usaha di dua kabupaten, menjadi langkah nyata pemerintah provinsi dalam penguatan ekonomi masyarakat.

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

Pemerintah Kota Semarang mengajukan banding putusan PTUN terkait sengketa direksi PDAM Tirta Moedal, menegaskan komitmen menjaga stabilitas perusahaan dan pelayanan publik. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menjamin operasional PDAM tetap berja

Kemenkum Sulut perkuat pembinaan notaris di Minahasa Selatan, memastikan profesionalisme dan akuntabilitas untuk layanan hukum optimal kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto berkomitmen mengawal Penguatan Regulasi Daerah Jember melalui pendampingan penyusunan naskah akademik, demi perda berkualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.