LIVE

Pengamat: Kegagalan UU Perampasan Aset Jadi Pemicu Kekecewaan Publik

Regulasi yang dianggap penting untuk pemberantasan korupsi itu tak kunjung disahkan.

ruu perampasan aset
Pengamat: Kegagalan UU Perampasan Aset Jadi Pemicu Kekecewaan Publik
Pengamat: Kegagalan UU Perampasan Aset Jadi Pemicu Kekecewaan Publik (merdeka.com)

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menyebut bahwa wacana Undang-Undang Perampasan Aset bukanlah hal baru. Isu ini sudah dibahas sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun hingga kini, regulasi yang dianggap penting untuk pemberantasan korupsi itu tak kunjung disahkan. Menurutnya, harapan publik untuk melihat aset hasil tindak pidana dirampas demi keadilan sosial kerap pupus di meja politik. Alih-alih dilanjutkan, pembahasan undang-undang tersebut justru berjalan di tempat selama pergantian rezim.

"Yang saya lihat bahwa undang-undang perampasan aset itu sudah dibawa di DPR itu dari zamannya SBY, ya kemudian Jokowi, ya itu pun juga belum terlaksana, kemudian memasuki zamannya Prabowo, ini pun juga belum berlaksana," kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (3/9).

Menurutnya, keterlambatan ini kemudian memicu persepsi negatif di masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Banyak yang melihat mandeknya regulasi ini sebagai bentuk lemahnya komitmen elite politik dalam memperjuangkan kepentingan publik.

"Kita melihat bahwa banyak sekali masyarakat kecewa tentang kondisi ekonomi global, maaf, ekonomi global kemudian berdampak terhadap ekonomi dalam negeri, ya di mana sebelumnya bahwa masyarakat menginginkan adanya undang-undang perampasan aset," ujarnya.

Resistensi dari Partai Politik

Ibrahim mengungkapkan, salah satu faktor utama mandeknya pembahasan adalah adanya resistensi dari kalangan partai politik. Beberapa pimpinan parpol dinilai enggan mendorong lahirnya UU Perampasan Aset karena dianggap dapat menyentuh kepentingan elite.

"Karena apa? Karena kita lihat bahwa banyak sekali ketua partai politik yang tidak menginginkan undang-undang ini disahkan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menguatkan dugaan bahwa dinamika politik internal lebih dominan dibanding kepentingan rakyat. Alhasil, agenda besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi menjadi korban tarik ulur kepentingan.

Presiden Prabowo Janji Selesaikan RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya. Saat bertemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para petinggi partai politik dan DPR di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 September 2025, ia berjanji pembahasan RUU tersebut akan segera dilakukan.

Adapun, RUU Perampasan Aset bukanlah hal baru dalam pembahasan legislasi Indonesia.

RUU Perampasan aset merupakan mandat pasca Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang UNCAC (UN Convention Against Corruption) yang antara lain mengatur ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Resmi Disetop Buntut 5 Peserta Meninggal

{{caption}}
TB Hasanuddin Sebut Biaya Latihan Militer Manajer Kopdes Rp 30 Juta per Orang

{{caption}}
Akal-akalan Bos Percetakan Cari Untung dari Penyekapan Pegawai

{{caption}}
Awkarin Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Hanania Travel

{{caption}}
Tim Kemenkes Mulai Investigasi Kasus Kematian Dokter Icha

{{caption}}
Kasus Penyekapan Karyawan: Sudah Bayar Rp 55 Juta Tetap Tak Dibebaskan

Topik Terkait
{{caption}}
Pakar Hukum Mendesak Pengesahan UU Perampasan Aset Tahun Ini, Soroti Korupsi dan Pemulihan Kerugian Negara

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

UU Perampasan Aset
{{caption}}
Curhat Jokowi Ajukan RUU Perampasan Aset Tiga Kali, tapi Selalu Ditolak DPR

Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengusulkan agar RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025.

DPR
{{caption}}
Mendagri Buka Suara soal RUU Perampasan Aset, Kapan Disahkan?

Menurut Tito, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah diterima oleh DPR. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangannya.

Mendagri
{{caption}}
Di Depan Tokoh Agama, Prabowo Janji Segera Bahas RUU Perampasan Aset dengan DPR

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol).

RUU Perampasan Aset
{{caption}}
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah RKUHAP Rampung Agar Tak Tumpang Tindih

RUU Permpasan Aset sendiri saat ini tak kunjung diketok Parlemen.

RUU Perampasan Aset
{{caption}}
Prabowo akan Bahas RUU Perampasan Aset Tiap Bertemu Ketum Partai

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

RUU Perampasan Aset
{{caption}}
Yusril Ungkap Masalah Baru dalam RUU Perampasan Aset

Menurut Yusril, RUU Perampasan Aset memberi kewenangan untuk merampas aset di awal proses hukum, berbeda dengan mekanisme penyitaan saat ini.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Memahami Lebih Dalam RUU Perampasan Aset

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

RUU Perampasan Aset
{{caption}}
Kejagung Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset: Penting Dalam Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

UU Perampasan Aset
{{caption}}
Momen Benny K Harman Debat dengan Menkum soal RUU Perampasan Aset: Jangan Kita Main Cilukba

Hal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Benny K Harman
{{caption}}
Anggota Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Perlu Bentuk Badan Khusus untuk Kelola Aset

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

berita update
{{caption}}
DPR Ingatkan RUU Perampasan Aset, Jangan Sampai Disalahgunakan Aparat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

berita update
{{caption}}
Fokus RUU Perampasan Aset: Instrumen Efektif Sita Harta Buron Kabur

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

aset buron
{{caption}}
Pemulihan Aset Korupsi Capai Rp28,6 Triliun di 2025, Sinyal Kuat Penegakan Hukum

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

badan komunikasi pemerintah
{{caption}}
PDIP: RUU Perampasan Aset Integral Reformasi Hukum Nasional dengan Jaminan HAM

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

aset kejahatan
{{caption}}
Gibran Tegaskan Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Pulihkan Kerugian Negara

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

aset negara
{{caption}}
Prabowo: Tidak Ada yang Boleh Korupsi di Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

berita update
{{caption}}
Ahmad Husein Terharu Lihat Mantan Bupati Sudewo Masuk Mobil Tahanan

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

berita kontributor
{{caption}}
Kasus Korupsi Tunjangan Rumah DPRD Indramayu, Wabup Syaefudin Akhirnya Penuhi Panggilan Kejati

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

berita kontributor
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Diperiksa 13 Jam, Kadis Perkimtan Gowa Berakhir di Balik Jeruji

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

berita kontributor