Pendapatan Transfer Blora Anjlok Rp362,29 Miliar di APBD 2026, Ini Penyebabnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada Pendapatan Transfer Blora sebesar Rp362,29 miliar. Cari tahu faktor-faktor utama di balik pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat ini.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora mengumumkan penurunan signifikan pada pendapatan transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pendapatan transfer Blora diproyeksikan mencapai Rp1,58 triliun, turun Rp362,29 miliar dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp1,94 triliun. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran terkait kapasitas fiskal daerah.

Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, menjelaskan bahwa berkurangnya sejumlah komponen transfer dari pemerintah pusat menjadi pemicu utama. Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi pos-pos yang mengalami pengurangan alokasi. Pernyataan ini disampaikan di Blora pada Selasa (20/1).

Penurunan drastis ini berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal Kabupaten Blora dalam mendukung pembiayaan program pembangunan. Selain itu, pelayanan publik di daerah tersebut juga mungkin terdampak. Kabupaten Blora perlu mencari strategi baru untuk mengelola keuangan daerahnya.

Dampak Penurunan Dana Desa dan Insentif Fiskal

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan Pendapatan Transfer Blora adalah alokasi Dana Desa (DD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Pada tahun 2026, alokasi DD diproyeksikan menurun sebesar Rp38,82 miliar. Angka ini turun dari Rp256,66 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp217,85 miliar.

Selain Dana Desa, insentif fiskal berupa penghargaan kinerja tahun berjalan juga belum memiliki kepastian alokasi. Insentif senilai Rp15,82 miliar yang diterima pada tahun 2025 kini tidak lagi terjamin untuk tahun 2026. Kondisi ini menambah daftar tantangan fiskal bagi Kabupaten Blora.

Ketidakpastian alokasi dana ini tentu saja akan berdampak pada perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang prioritas program. Penurunan ini juga menuntut efisiensi anggaran yang lebih ketat di setiap lini.

Rincian Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan signifikan di berbagai sektor. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. Penurunan terbesar terlihat pada DBH Minyak dan Gas Bumi, yang berkurang sebesar Rp66,62 miliar. Ini merupakan kontributor utama terhadap total penurunan Pendapatan Transfer Blora.

Beberapa jenis DBH lainnya juga terdampak. DBH Pajak Bumi dan Bangunan turun Rp58,43 miliar, sementara DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 berkurang Rp9,50 miliar. Selain itu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga menurun sebesar Rp8,53 miliar.

Meskipun sebagian besar DBH mengalami penurunan, terdapat sedikit peningkatan pada DBH Kehutanan dari Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp385,27 juta. Namun, peningkatan ini tidak cukup untuk menutupi kerugian dari sektor DBH lainnya. DBH Perikanan dan Panas Bumi juga tercatat mengalami penurunan.

Fluktuasi Dana Alokasi Umum dan Khusus

Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan stabilitas relatif, meskipun ada penurunan tipis sebesar Rp1,44 miliar. DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah. Namun, beberapa komponen tambahan DAU yang krusial tidak lagi dialokasikan pada 2026. Ini termasuk pendanaan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan.

Penurunan juga terjadi pada DAU bidang kesehatan, yang berkurang Rp5,63 miliar. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menghadapi kondisi yang lebih parah. DAK adalah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sebagian besar kegiatan DAK Fisik tidak lagi memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2026.

DAK Fisik bidang kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan mengalami penurunan drastis sebesar Rp35,52 miliar. DAK Fisik untuk pendidikan, sanitasi, air minum, serta perumahan dan permukiman juga tidak lagi mendapatkan alokasi. Meskipun demikian, DAK Nonfisik untuk BOP Kesetaraan Reguler meningkat Rp1,16 miliar dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas naik Rp3,65 miliar, memberikan sedikit angin segar di tengah penurunan.

Kepala BPPKAD Kabupaten Blora Pitoyo Trusingtyas Sarodjo menegaskan bahwa penurunan Pendapatan Transfer Blora ini akan mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Hal ini berpotensi menghambat pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Blora. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan fiskal ini.

Sumber: AntaraNews