Pemprov NTB Usulkan 31 Desa Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Tingkatkan Kesejahteraan Pesisir
Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan 31 desa untuk program strategis Kampung Nelayan Merah Putih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung ekonomi lokal.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan sebanyak 31 desa untuk menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih. Inisiatif ini merupakan upaya strategis untuk secara signifikan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Program ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengungkapkan bahwa meskipun beberapa desa masih memerlukan perbaikan administrasi, usulan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah. "Saat ini NTB telah mengusulkan 31 desa, meski beberapa masih perlu perbaikan administrasi," kata Muslim dalam keterangan di Mataram, Minggu. NTB juga memiliki peluang besar untuk memperkuat berbagai usulan program strategis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Program Kampung Nelayan Merah Putih ini ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk membentuk 1.000 hingga 2.000 kampung hingga tahun 2026. NTB sendiri diharapkan dapat memperoleh sedikitnya 40 lokasi baru pada tahun depan. Hal ini menunjukkan ambisi besar dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.
Target Ambisius dan Perkembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih di NTB
Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong percepatan realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih dengan usulan 31 desa. Program ini merupakan bagian dari visi nasional untuk memberdayakan komunitas nelayan di seluruh Indonesia. Muslim menegaskan bahwa NTB memiliki ruang luas untuk mengusulkan program-program strategis, khususnya terkait pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2026.
Beberapa lokasi program fisik Kampung Nelayan Merah Putih di NTB telah berjalan dan menunjukkan hasil positif. Program ini telah diimplementasikan di Kabupaten Lombok Timur dan juga di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa. Keberadaan program ini di lokasi-lokasi tersebut menjadi contoh nyata komitmen pemerintah daerah.
Dengan target nasional yang ambisius, NTB bertekad untuk menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi program ini. Harapan untuk mendapatkan minimal 40 lokasi baru pada tahun depan menunjukkan antusiasme tinggi dari pemerintah provinsi. Ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir secara menyeluruh.
Fasilitas Penunjang dan Tata Kelola untuk Pemberdayaan Nelayan
Pemberdayaan nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan fasilitas penunjang yang krusial. Asisten I Gubernur NTB, Fathurrahman, menekankan pentingnya fasilitas seperti cold storage, stasiun tambat, dan koperasi. Fasilitas ini sangat vital untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan nelayan.
Selain fasilitas, Fathurrahman juga menyoroti perlunya kepastian lahan bagi nelayan dan penerimaan masyarakat terhadap program. Pelibatan koperasi lokal dalam pengelolaan fasilitas juga dianggap penting untuk mendukung skema pendanaan yang lebih baik bagi para nelayan. Ini memastikan bahwa program berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal.
Pemerintah NTB juga terus memperkuat tata kelola ruang laut melalui regulasi seperti Peraturan Daerah RTRW Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2023. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri pengolahan hasil laut. Tata kelola yang baik adalah kunci keberhasilan jangka panjang sektor kelautan.
Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Potensi Wisata Bahari
Sektor kelautan dan perikanan di NTB menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat bahwa sektor ini telah berkontribusi hingga Rp7,8 triliun. Angka ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki NTB dalam sektor kelautan dan perikanan.
Proyeksi pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan di NTB juga sangat menjanjikan. Dari 2,56 persen pada tahun 2023, pertumbuhan ini diproyeksikan meningkat menjadi 4,38 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh berbagai perkembangan, termasuk penetapan 11 kawasan strategis provinsi dan pembukaan kawasan konservasi baru.
Selain itu, NTB juga memiliki potensi wisata bahari yang luar biasa, seperti destinasi hiu paus di Teluk Saleh, Pulau Sumbawa. Destinasi ini menarik 90 persen dari sekitar 10.000 wisatawan mancanegara. Seluruh pendapatan dari wisata ini dialokasikan untuk kegiatan konservasi, menunjukkan komitmen NTB terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
Sumber: AntaraNews