Desa Perikanan Merah Putih: Harapan Baru Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sumber daya maritim yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi kekayaan alam yang melimpah ini kini dikelola secara berkelanjutan dengan satu tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program strategis yang dikenal sebagai Desa Perikanan Merah Putih (KNMP). Program ini hadir sebagai upaya konkret untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan nasional.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025, pemanfaatan potensi sumber daya maritim negara kini lebih terarah. Program KNMP diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2025, yang menandai fase pertama implementasi program, KKP menargetkan pembangunan 65 Desa Perikanan Merah Putih (KNMP) yang tersebar di berbagai wilayah. Anggaran sebesar Rp1,34 triliun (sekitar US$80,1 juta) telah dialokasikan untuk mendukung pembangunan ini.

Secara khusus di Sumatera Barat, KKP sedang mengembangkan dua KNMP, yaitu di Desa Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, dan di Desa Padang Sarai, Kota Padang. Desa Katapiang memiliki 4.801 rumah tangga dengan 298 individu yang berprofesi sebagai nelayan.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan KKP, perairan Padang Pariaman kaya akan ikan selar kuning, cakalang, dan bawal hitam, dengan volume produksi tahunan mencapai 400 ton dan nilai hingga Rp6 miliar. Sebelum intervensi pemerintah, rata-rata pendapatan bulanan nelayan lokal sekitar Rp3,3 juta, yang kemudian meningkat menjadi Rp4,2 juta setelah implementasi berbagai kebijakan positif dan bantuan berkelanjutan dari KKP serta pemerintah daerah.

Di dua lokasi KNMP di Sumatera Barat, pemerintah sedang membangun sejumlah fasilitas pendukung penting. Fasilitas ini meliputi stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, tempat pendaratan ikan, fondasi untuk pabrik es bergerak, kantor, toilet umum, dan instalasi pengolahan air limbah biotek.

KKP juga akan menyediakan infrastruktur rantai dingin tambahan untuk Desa Perikanan Merah Putih, termasuk gudang pembeku, kotak pendingin, truk berpendingin, kapal penangkap ikan, alat tangkap, dan mesin kapal. Saat ini, KKP juga sedang mengkaji kemungkinan pembangunan dermaga di KNMP Katapiang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat dan mempercepat konektivitas hasil tangkapan nelayan.

Untuk pengembangan desa perikanan di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp20 miliar. Proses konstruksi direncanakan selesai dalam empat bulan, dimulai sejak pertengahan Oktober 2025. Sementara itu, di area KNMP Kota Padang, terdapat 300 rumah tangga dengan 679 penduduk yang bekerja sebagai nelayan, dengan komoditas utama di perairan Koto Tangah meliputi ikan teri, cakalang, dan tuna tongkol.

Trian Yunanda, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya di KKP, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk mendirikan 1.000 KNMP dalam jangka panjang. Jika program ini menunjukkan dampak nyata, jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga 3.000 KNMP. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan KKP untuk terus meningkatkan jumlah KNMP guna memanfaatkan potensi yang ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Program Desa Perikanan Merah Putih ini sejalan dengan upaya mendukung misi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya terkait kemandirian pangan, peningkatan lapangan kerja, dan pembangunan pedesaan. Yunanda menjelaskan bahwa selain memaksimalkan potensi laut Indonesia, desa perikanan ini dikembangkan untuk membantu nelayan yang selama ini menghadapi masalah dalam pengelolaan hasil tangkapan mereka, seperti ketersediaan es balok yang menyebabkan cepatnya kerusakan ikan.

Dalam hal ini, KKP akan mendirikan pabrik es dengan sistem es slurry yang menggunakan air garam di area KNMP untuk mendukung nelayan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Desa perikanan ini direncanakan akan terintegrasi langsung dengan program strategis pemerintah lainnya, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, di mana koperasi akan mengelola langsung hasil tangkapan nelayan.

Pemerintah yakin bahwa dengan mengintegrasikan KNMP dan Koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi produk kelautan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan. Rio Eka Putra, Kepala Koperasi Desa Merah Putih di Desa Katapiang, menyambut baik inisiatif KKP untuk mengembangkan KNMP di wilayahnya, yang diyakini mampu mendongkrak perekonomian masyarakat lokal.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, Endrizal, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan berupaya mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan di beberapa kabupaten dan kota melalui Koperasi Desa Merah Putih. Semua wilayah pesisir di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Pariaman, memiliki potensi kelautan yang luas dan dapat dimanfaatkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Endrizal optimistis bahwa jika potensi yang ada, termasuk perikanan tangkap dan sektor terkait, dioptimalkan sepenuhnya, target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang ditetapkan Presiden dapat tercapai. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat ada 1.265 Koperasi Desa Merah Putih di provinsi tersebut, dan 20 persen di antaranya akan fokus pada lobster, kepiting, ikan, dan rajungan. Pembentukan KNMP yang akan diselaraskan dengan Koperasi Desa Merah Putih menawarkan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah pesisir, guna mengatasi kemiskinan yang selama ini melekat pada desa-desa nelayan dan memperkuat ekonomi pedesaan.

Sumber: AntaraNews