Koperasi Desa

Selain iuran wajib, pemerintah juga tengah mengkaji besaran simpanan pokok bagi anggota koperasi, dengan opsi sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen mendukung percepatan Pembangunan KDKMP, menghadapi tantangan lahan dan perizinan untuk mencapai target 200 lokasi di wilayahnya.

Kementerian Koperasi berkomitmen memperkuat dukungan permodalan melalui akses pembiayaan LPDB bagi Kopdes Merah Putih di Mimika, Papua Tengah, untuk mendorong ekonomi lokal tanpa membebani APBD.

DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk melibatkan Koperasi Merah Putih dalam kegiatan pasar murah rutin. Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan distribusi sembako terjangkau sekaligus mengoptimalkan peran koperasi di tengah masyarakat.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menargetkan pengentasan kemiskinan Parigi Moutong hingga 5 persen dalam lima tahun mendatang. Simak strategi Pemkab Parimo untuk mencapai target ambisius ini.

DPD RI melalui BULD menyoroti perlunya Penyelarasan Regulasi Koperasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi tumpang tindih dan kebingungan hukum yang menghambat pengembangan koperasi.

DPD RI melalui BULD menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kekeluargaan dan mengatasi tumpang tindih aturan yang krusial.

Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki, menerima 34 truk operasional dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk Kopdes Merah Putih, sebuah inisiatif strategis yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi pedesaan di wilayah tersebut.

Sebanyak 1.265 Kopdes Merah Putih Sumbar telah resmi berbadan hukum, dengan 954 di antaranya mengantongi NIB, menjadi pilar penting program ekonomi rakyat Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat sedang aktif mencari format pendanaan yang ideal untuk Permodalan Kopdes Merah Putih, setelah skema pinjaman awal ditolak karena dinilai merugikan nagari.

Kebijakan ritel modern tidak boleh mengorbankan keberadaan usaha rakyat APKLI mengusulkan penerapan peraturan pemerintah tentang penataan pasar tradisional.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Presiden membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up, khawatir melemahkan industri otomotif nasional yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mendesak pemerintah transparan dan sejalan konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Menteri Koperasi menegaskan komitmen pemerintah untuk meregulasi ritel modern, khususnya di pedesaan, demi penguatan ekonomi lokal dan koperasi Merah Putih.

Proyek Koperasi Merah Putih yang dijalankan oleh BUMN Agrinas Pangan Nusantara akan memanfaatkan ratusan ribu kendaraan komersial, termasuk pikap yang diimpor.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa setiap ekspansi ritel modern harus mematuhi aturan yang berlaku, menanggapi usulan pembatasan di desa demi melindungi koperasi dan UMKM lokal.

Koperasi Desa Awunio di Konawe Selatan berhasil melakukan ekspor perdana arang batok kelapa ke China, menandai tonggak penting dalam penguatan ekonomi rakyat dan bukti nyata keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa aturan ekspansi ritel modern di daerah tetap menjadi acuan utama, merespons usulan pembatasan ritel seiring beroperasinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan perlunya pengaturan ritel modern di desa, bukan penyetopan ekspansi, demi memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dan memutar ekonomi lokal.

Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya Pengadaan Kendaraan Kopdes Produk Dalam Negeri dalam proyek senilai Rp24,66 triliun, demi memperkuat industri otomotif nasional dan efisiensi anggaran.