Gubernur Jateng Dorong Penguatan Ekonomi Desa Jawa Tengah melalui Ekosistem MBG

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan menjadikan desa sebagai pemasok utama bahan pangan untuk program tersebut.

Hal ini disampaikan dalam acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia di Semarang, Sabtu. Acara tersebut juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman antara DPD Papdesi dengan kementerian/lembaga terkait.

Kolaborasi ini fokus pada penguatan peran BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuannya adalah membangun rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir di tingkat desa.

Peran Strategis BUMDes dan Koperasi Desa dalam MBG

Gubernur Luthfi menekankan pentingnya BUMDes dan KDMP sebagai tulang punggung ekosistem MBG. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi vital dalam menghimpun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat desa.

Mereka juga bertanggung jawab memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tinggi. Selanjutnya, bahan pangan tersebut disalurkan secara efisien ke SPPG di seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan mendorong BUMDes tidak hanya sebagai pemasok. BUMDes diharapkan mampu menjadi pengelola SPPG secara mandiri. Langkah ini akan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa.

Optimalisasi Rantai Pasok dan Keberlanjutan Program

Dengan BUMDes mengelola SPPG, rantai pasok pangan dapat dikontrol sepenuhnya oleh desa. Hal ini menciptakan efisiensi dan potensi keuntungan yang lebih besar di tingkat lokal.

Selain itu, operasional dapur SPPG didorong untuk menggunakan energi ramah lingkungan seperti Compressed Natural Gas (CNG). Penggunaan CNG bertujuan menjadikan pelaksanaan Program MBG lebih efisien dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa SPPG wajib memanfaatkan potensi pangan lokal. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa, bukan sekadar tempat berjualan. SPPG harus membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, atau usaha desa lainnya jika potensi tersedia.

Dampak dan Dukungan terhadap Ekonomi Desa Jawa Tengah

Data dari Pemprov Jateng menunjukkan bahwa Program MBG telah menjangkau lebih dari 9 juta penerima manfaat di Jawa Tengah. Layanan ini didukung oleh 4.382 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.

Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 8.500 KDKMP yang menjadi modal kelembagaan kuat. Keberadaan KDKMP ini sangat penting untuk memperkuat ekosistem MBG di tingkat desa.

Ketua DPP Papdesi, Wargiyati, berharap sinergi ini akan menggerakkan perekonomian desa secara signifikan. Koperasi Desa dan BUMDes diharapkan bersinergi sebagai pemasok utama bahan pangan untuk MBG. Ini akan memastikan perputaran ekonomi di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jateng juga siap menerima masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di desa. Kearifan lokal dan produk unggulan desa harus menjadi prioritas agar program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberdayakan masyarakat.

Sumber: AntaraNews