Pemkab Lombok Timur Perkuat Kebijakan Peralihan Elpiji Subsidi, Pastikan Pasokan DOC Unggul

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat kebijakan peralihan elpiji subsidi ke non subsidi, dorong peternak beralih ke non subsidi, dan pastikan kualitas DOC unggul demi keberlanjutan bisnis peternakan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengambil langkah serius dalam memperkuat kebijakan peralihan gas subsidi ke non subsidi. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah perusahaan mitra peternakan ayam broiler dan para peternak setempat pada Senin lalu. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC) atau bibit ayam umur sehari yang diterima peternak.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan pentingnya rapat ini sebagai forum untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Ia menekankan agar isu-isu yang berkembang tidak menimbulkan kepanikan di kalangan peternak dan masyarakat. Bupati berharap pertemuan ini dapat menjadi jalan keluar dari masalah yang kusut, khususnya terkait ketersediaan dan kualitas pasokan.

Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Bupati Haerul Warisin memberikan sejumlah arahan solutif. Salah satunya adalah memerintahkan Kepala Dinas Peternakan untuk segera mendata jumlah kandang dan menganalisis total kebutuhan gas non subsidi di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan pasokan yang memadai bagi para peternak.

Dukungan Peralihan Elpiji Non Subsidi

Bupati Lombok Timur mengapresiasi kesiapan para peternak untuk beralih menggunakan elpiji non subsidi. Peralihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menertibkan penggunaan gas subsidi agar tepat sasaran. Dukungan dari peternak menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini di lapangan.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan perusahaan mitra peternakan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Perusahaan diharapkan dapat turut serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peternak bersama pemerintah daerah. Kemitraan yang solid antara pemerintah, perusahaan, dan peternak sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem peternakan yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk membantu para peternak jika menghadapi kendala yang rumit. Bupati Haerul Warisin menyatakan, "Jika ada hal yang rumit, sampaikan ke pemerintah. Pasti pemerintah akan bantu." Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Lombok Timur dalam mendukung sektor peternakan di wilayahnya.

Kualitas DOC dan Pembinaan Peternak

Kualitas Day Old Chick (DOC) menjadi perhatian serius dalam rapat koordinasi tersebut. Bupati mengingatkan agar perusahaan mitra memberikan bibit DOC yang unggul kepada peternak. Kualitas bibit yang baik sangat memengaruhi produktivitas dan keberhasilan budidaya ayam broiler.

Perusahaan dan dinas terkait juga diminta untuk melakukan pembinaan peternak secara berkelanjutan. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, termasuk mengimbau peternak untuk mengubah perilaku dari penggunaan gas elpiji 3 Kg ke elpiji non subsidi. Edukasi dan pendampingan menjadi penting agar peternak memahami manfaat dan cara penggunaan gas non subsidi.

Pemda Lombok Timur berkeinginan agar para mitra perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan aman dan nyaman. Namun, hal ini harus diimbangi dengan pembinaan yang baik terhadap para peternak mitra. Sinergi antara semua pihak diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan saling menguntungkan.

Tantangan dan Harapan Peternak

Perwakilan Asosiasi peternak ayam broiler Lombok Timur, Ridatul Yasa, mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi peternak. Salah satunya adalah terkait kualitas DOC yang didistribusikan. Ia mengakui bahwa dropping DOC yang diterima peternak lebih banyak berbobot 33 gram, meskipun perusahaan menyebutkan minimal 35 gram.

Ridatul Yasa juga menyampaikan harapan agar pendampingan bagi peternak dari dinas terkait serta perusahaan mitra bisa lebih rutin dan intensif. Pendampingan yang konsisten dapat membantu peternak mengatasi masalah teknis maupun non-teknis di lapangan.

Masalah yang lebih mendesak yang disampaikan peternak adalah kelangkaan tabung gas non subsidi ukuran 12 kg. Menurut Ridatul Yasa, "Tabung gas 12 kg sangat langka karena berebut dengan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis)." Kelangkaan ini tentu menjadi kendala serius bagi operasional peternakan dan memerlukan solusi cepat dari pemerintah daerah. Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi untuk memastikan ketersediaan gas non subsidi bagi sektor peternakan.

Sumber: AntaraNews