Sorot
{{caption}}
Penampakan Kabel SUTET Terputus di Balik Tragedi Sumatra Blackout

{{caption}}
Ledakan Pabrik Kimia di Cilegon, Manajemen Buka Suara

{{caption}}
Eks Wamenaker Noel Mengaku Pernah Dilarang Naik Pesawat Lion Air karena Bela Buruh

{{caption}}
Jokowi Siap Keliling Indonesia Temui Kader PSI: Saya Sudah Sehat

{{caption}}
Grup Elite, 11 Juara Liga Inggris dengan 2 Klub Berbeda

{{caption}}
Ayah Bupati Nonaktif Bekasi Bantah Tudingan Kepala Dinas Terima Rp 500 Juta

Topik Terkait
{{caption}}
DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati APBD Makassar 2026 Senilai Rp4,6 Triliun, Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

DPRD dan Pemkot Makassar resmi menyepakati APBD Makassar 2026 sebesar Rp4,6 triliun. Anggaran ini akan fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk di pulau-pulau.

{{caption}}
APBD Banten 2026 Disetujui Rp10,27 Triliun, Prioritaskan Pelayanan Dasar

Rancangan APBD Banten 2026 senilai Rp10,27 triliun lebih telah disetujui, dengan alokasi anggaran terbesar difokuskan pada sektor pelayanan dasar untuk masyarakat Banten.

{{caption}}
Barito Utara Sampaikan Rancangan APBD 2026, Fokus Dukung Visi Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan rancangan APBD Barito Utara 2026 kepada DPRD, siap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

{{caption}}
Pemkab Biak Numfor Ajukan RAPBD 2026 Senilai Rp1,4 Triliun ke DPRK

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengajukan RAPBD Biak 2026 sebesar Rp1,4 triliun ke DPRK. Anggaran ini akan dibahas untuk pembangunan daerah, namun terdapat defisit yang perlu dicermati.

{{caption}}
Pemprov Jabar Serahkan Nota Keuangan RAPBD Jabar 2026, Target Pendapatan Rp28,78 Triliun

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ke DPRD, menargetkan pendapatan Rp28,78 triliun dan belanja Rp28,49 triliun. Simak rinciannya!

{{caption}}
Fakta Angka: Pendapatan Daerah Pulang Pisau 2026 Diproyeksi Rp1,161 Triliun, Ini Rinciannya!

Pendapatan Daerah Pulang Pisau pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,161 triliun. Simak bagaimana Pemkab Pulang Pisau mengalokasikan anggaran ini untuk pembangunan dan mengatasi defisit!

{{caption}}
DPR Pastikan Penyusunan RAPBN 2026 Dilakukan Secara Transparan

Adapun rincian terdiri dari pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, serta defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun.

{{caption}}
Pemkab Banggai Dorong Bank Sulteng Tingkatkan Pelayanan untuk Pengusaha Lokal dan Non-Lokal

Pemkab Banggai mendesak Bank Sulteng untuk memperluas cakupan layanan, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi pengusaha lokal dan non-lokal, demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

{{caption}}
Pemkab Banggai Perkuat Akses Layanan Kesehatan Berkualitas untuk Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Banggai serius tingkatkan Akses Layanan Kesehatan bagi warganya, dibuktikan dengan peresmian fasilitas baru dan rencana peningkatan puskesmas rawat inap.

{{caption}}
Pemkab Banggai: Pesta Siaga Pramuka Tanamkan Nilai Disiplin Sejak Dini untuk Generasi Muda

Pemerintah Kabupaten Banggai menegaskan Pesta Siaga Pramuka menjadi wadah penting menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejak dini. Simak bagaimana kegiatan ini membentuk karakter generasi muda.

{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Banggai Salurkan Bantuan Pangan untuk Puluhan Ribu KPM, Alokasi hingga 2025!

Pemerintah Kabupaten Banggai menyalurkan bantuan pangan kepada 23.027 keluarga penerima manfaat, menegaskan komitmen Pemkab Banggai dalam ketahanan pangan dan menekan inflasi.

{{caption}}
Tahukah Anda? Ditjenpas Sulteng Gandeng Pemkab Banggai Perkuat Pembinaan Warga Binaan Produktif

Ditjenpas Sulawesi Tengah dan Pemkab Banggai bersinergi memperkuat program pembinaan Warga Binaan Produktif, mengubah narapidana menjadi wirausahawan mandiri setelah bebas. Bagaimana caranya?

{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Banggai Fasilitasi Pelaku Usaha Penuhi Izin Lingkungan Demi Ekonomi Berkelanjutan

Pemkab Banggai melalui DLH memfasilitasi pelaku usaha penuhi Izin Lingkungan untuk memastikan aktivitas ekonomi sejalan kelestarian alam. Bagaimana dampaknya bagi bisnis dan lingkungan?