Pemkab Banggai Dorong Bank Sulteng Tingkatkan Pelayanan untuk Pengusaha Lokal dan Non-Lokal

Pemkab Banggai mendesak Bank Sulteng untuk memperluas cakupan layanan, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi pengusaha lokal dan non-lokal, demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai secara tegas meminta PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah, atau Bank Sulteng, untuk memperluas cakupan layanannya. Permintaan ini tidak hanya ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga kepada para pengusaha lokal dan non-lokal di wilayah tersebut. Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, menyampaikan hal ini saat dihubungi dari Palu pada Kamis.

Desakan ini muncul mengingat Pemkab Banggai merupakan salah satu pemegang saham signifikan di Bank Sulteng, dengan kepemilikan 4,85 persen atau setara 238.417 lembar saham. Selain itu, seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai juga tercatat masuk melalui rekening kas umum daerah (RKUD) di Bank Sulteng. Kondisi ini memberikan dasar kuat bagi Pemkab untuk menuntut peningkatan pelayanan.

Bupati Amirudin menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan Bank Sulteng, terutama bagi sektor usaha. Pemkab Banggai berharap Bank Sulteng dapat lebih aktif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran kredit kepada pengusaha. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Peningkatan Pelayanan Bank Sulteng untuk Pengusaha

Pemkab Banggai secara konsisten mendorong Bank Sulteng agar tidak hanya berfokus pada layanan bagi ASN. Bupati Amirudin Tamoreka secara langsung menyatakan bahwa Bank Sulteng harus mampu melayani pengusaha lokal dan non-lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses permodalan dan dukungan finansial bagi pelaku usaha.

Sebagai salah satu pemegang saham terbesar, Pemkab Banggai memiliki kepentingan strategis dalam kinerja Bank Sulteng. Dengan kepemilikan 4,85 persen saham, Pemkab Banggai berada di posisi keempat pemegang saham terbanyak setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, PT Mega Corpora, dan Pemkab Parigi Moutong. Posisi ini memberikan hak dan tanggung jawab untuk mengarahkan kebijakan bank agar lebih inklusif.

Seluruh dana APBD Kabupaten Banggai ditempatkan di Bank Sulteng sebagai rekening kas umum daerah (RKUD). Kondisi ini menjadikan Pemkab Banggai sebagai salah satu nasabah institusional terbesar. Oleh karena itu, permintaan untuk peningkatan kualitas dan cakupan layanan menjadi sangat relevan.

Rencana Penambahan Modal dan Dampaknya

Pemkab Banggai tidak hanya berhenti pada permintaan peningkatan layanan, tetapi juga merencanakan langkah konkret. Pada tahun 2027 mendatang, Pemkab Banggai berencana untuk menambah penyertaan modal atau saham di Bank Sulteng. Langkah strategis ini diharapkan akan membawa keuntungan ganda bagi daerah.

Penambahan modal tersebut bertujuan untuk mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar di masa mendatang. Selain itu, dengan kepemilikan saham yang lebih banyak, Pemkab Banggai juga berharap dapat memperoleh alokasi program dana tanggung jawab sosial (CSR) yang lebih signifikan. Dana CSR ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini menunjukkan komitmen Pemkab Banggai dalam memperkuat posisi Bank Sulteng sebagai bank daerah. Dengan dukungan modal yang lebih besar, Bank Sulteng diharapkan dapat memiliki kapasitas yang lebih baik. Ini termasuk dalam hal penyaluran kredit dan pengembangan produk layanan yang inovatif.

Evaluasi Kinerja dan Dominasi Kredit Pegawai

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, sebelumnya telah memberikan penilaian terhadap kinerja Bank Sulteng. Secara keseluruhan, Gubernur menilai bahwa kinerja Bank Sulteng cukup bagus. Beliau menekankan bahwa Bank Sulteng adalah milik bersama, sehingga dibutuhkan komitmen nyata dari seluruh pemegang saham, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Namun, berdasarkan Laporan Keuangan Audit Bank Sulteng tahun 2024, terdapat dominasi yang jelas dalam sektor ekonomi kredit. Kredit pegawai dan multiguna masih mendominasi sebesar 82,27 persen dari total portofolio kredit bank. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyaluran kredit masih berorientasi pada konsumsi ASN.

Sektor-sektor produktif seperti konstruksi, perdagangan, pertambangan, perindustrian, dan jasa dunia usaha masih memiliki porsi yang relatif kecil. Kredit konstruksi tercatat 7,24 persen, perdagangan 4,58 persen, pertambangan 4,65 persen, perindustrian 0,59 persen, dan jasa dunia usaha hanya 0,18 persen. Data ini mengindikasikan perlunya diversifikasi portofolio kredit untuk mendukung sektor riil dan pengusaha lokal.

Sumber: AntaraNews