Tahukah Anda? Penambahan Modal Bank Kalsel oleh DPRD Kalsel Ditargetkan Perluas Lapangan Kerja Sebelum APBD 2026!

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menekankan pentingnya penambahan penyertaan modal bagi Bank Kalsel. Langkah ini bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini menjadi fokus utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang strategis.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyatakan bahwa penambahan modal akan menggerakkan roda perekonomian. Bisnis lokal diharapkan tumbuh pesat, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya di Banjarmasin.

Untuk mendukung Raperda ini, BP Perda DPRD Kalsel melakukan studi komparasi. Mereka mengunjungi DPRD DI Yogyakarta pada 19-21 September 2025 untuk berbagi pengalaman. Kunjungan ini menjadi referensi berharga dalam menyusun regulasi tersebut.

Penambahan modal bagi Bank Kalsel dianggap sebagai langkah strategis yang krusial. Ini bertujuan untuk menguatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang perekonomian daerah. Peran Bank Kalsel sangat vital bagi pembangunan dan stabilitas ekonomi lokal.

Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menegaskan bahwa Perda tentang penambahan modal bersifat sangat strategis. Regulasi ini harus dirancang dengan cermat untuk meningkatkan daya saing bank. Manfaat maksimal bagi masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Dengan penguatan daya saing, Bank Kalsel diharapkan dapat lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan. Ini akan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor riil lainnya berkembang. Pada akhirnya, ini akan menciptakan efek domino positif bagi seluruh perekonomian daerah.

BP Perda DPRD Kalsel tidak sendiri dalam merumuskan Raperda penambahan modal ini. Mereka aktif mencari masukan berharga melalui studi komparasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 19 hingga 21 September 2025, menunjukkan keseriusan dalam proses legislasi.

Di DIY, tim DPRD Kalsel menggali informasi mendalam mengenai pengelolaan penyertaan modal. Mereka mempelajari praktik terbaik pada bank pembangunan daerah (BPD) lain. Pengalaman ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum Raperda yang sedang disusun di Kalsel.

DPRD Kalsel menargetkan Raperda penambahan modal ini dapat selesai sesuai jadwal. Targetnya adalah sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal ini penting agar kebijakan strategis ini segera berjalan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan.

Penyelesaian Raperda tepat waktu akan memastikan ketersediaan dana yang dibutuhkan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat operasional dan kapasitas Bank Kalsel. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong kemajuan daerah.

Penambahan modal yang signifikan bagi Bank Kalsel memiliki tujuan utama yang jelas. Ini adalah untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dengan modal yang lebih besar, bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak dan lebih luas.

Kredit yang disalurkan akan secara langsung mendukung ekspansi bisnis lokal di berbagai sektor. Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mendapatkan suntikan dana yang sangat dibutuhkan. Hal ini krusial untuk pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi di tingkat lokal.

Pertumbuhan UMKM secara langsung akan membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Ini juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, roda perekonomian daerah pun akan berputar lebih cepat dan lebih efisien.

Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menekankan pentingnya sinergi yang kuat. Antara pemerintah daerah, DPRD, dan Bank Kalsel harus terjalin kerja sama yang erat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penambahan modal ini benar-benar efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Sumber: AntaraNews