Pemerintah Provinsi Jambi Targetkan 285 Gudang dan Gerai KDKMP Tuntas Maret 2026

Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan 285 gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) rampung Maret 2026. Tantangan lahan menjadi fokus utama Pembangunan KDKMP Jambi yang tersebar di berbagai wilayah.

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan target ambisius untuk pengembangan infrastruktur ekonomi pedesaan. Sebanyak 285 gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan tuntas dibangun pada Maret 2026. Proyek strategis ini merupakan upaya kolaboratif dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk memperkuat perekonomian lokal.

Pembangunan KDKMP Jambi ini akan tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pengembangan unit bisnis koperasi melalui penyediaan fasilitas fisik yang memadai. Dengan demikian, diharapkan koperasi dapat lebih optimal dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jambi, Sardaini, menjelaskan bahwa akselerasi proyek ini sangat bergantung pada kejelasan status lahan. Pembangunan KDKMP Jambi ini menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Akselerasi Pembangunan KDKMP di Jambi

Target pembangunan 285 unit KDKMP di Jambi telah ditetapkan dengan jelas oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Data dari portal Agrinas menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan fasilitas ini di berbagai daerah. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Beberapa lokasi pembangunan gudang dan gerai KDKMP sudah mulai berjalan. Di antaranya adalah Kecamatan Betara di Tanjung Jabung Barat, Simpang Tuan di Tanjung Jabung Timur, serta Kelurahan Kasang di Kota Jambi. Progres di lokasi-lokasi ini menjadi contoh awal keberhasilan implementasi program.

Menurut Sardaini, percepatan pembangunan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana kejelasan status tanah. "Akselerasi percepatan pembangunan tersebut ditentukan sejauh mana kejelasan status tanah (clean and clear)," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas lahan memegang peranan krusial.

Tantangan Ketersediaan Lahan untuk KDKMP

Meskipun target Pembangunan KDKMP Jambi sudah jelas, tantangan serius masih membayangi. Persoalan ketersediaan tanah untuk pembangunan gudang dan gerai menjadi kendala utama yang harus diatasi. Ini merupakan hambatan signifikan yang memerlukan solusi komprehensif.

Dari total 1.585 koperasi yang terdata di Jambi, sekitar 500 koperasi sampai saat ini belum memiliki lahan yang memadai. Kondisi ini menghambat pengembangan unit bisnis mereka sesuai dengan rencana. Pemerintah daerah masih menanti kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan lahan untuk 500 desa KDKMP tersebut.

Ketersediaan lahan yang "clean and clear" adalah prasyarat mutlak. Tanpa lahan yang pasti, pembangunan fisik tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi sangat penting untuk mencari jalan keluar terbaik bagi koperasi yang belum memiliki lahan.

Tahapan Pengembangan Koperasi Berdasarkan Inpres

Pengembangan KDKMP ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Saat ini, koperasi desa dan kelurahan telah memasuki tahapan kedua atau "etape dua" berdasarkan inpres tersebut. Tahapan ini berfokus pada pengembangan unit bisnis melalui pembangunan fisik.

Pengembangan fisik yang dimaksud meliputi pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan penunjang lainnya. Ini adalah upaya untuk memberikan fasilitas yang lebih baik bagi koperasi agar dapat beroperasi secara lebih efisien dan profesional. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas operasional koperasi.

Sardaini menambahkan, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pendanaan lahan. "Menunggu kebijakan pemerintah pusat seperti apa nanti. Apakah mereka menganggarkan untuk membeli tanah atau seperti apa. Kalau sekarang baru membangun yang lahannya sudah clear," jelasnya. Ini menegaskan bahwa dukungan finansial dari pusat sangat diharapkan untuk mengatasi masalah lahan.

Sumber: AntaraNews