Kodim Sampit Inventarisasi Kendala Pembangunan Koperasi Merah Putih untuk Percepatan Ekonomi Kerakyatan
Kodim 1015/Sampit serius menginventarisasi kendala pembangunan Koperasi Merah Putih di Kotim, Kalimantan Tengah, demi mempercepat realisasi program ekonomi kerakyatan yang vital ini.
Kodim 1015/Sampit menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Mereka melakukan inventarisasi mendalam terhadap berbagai kendala yang menghambat realisasi program ekonomi kerakyatan ini. Langkah strategis ini diharapkan dapat mengatasi hambatan dan memastikan KDKMP segera beroperasi.
Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap 185 unit KDKMP yang menjadi target pembangunan di wilayah tugas Kodim 1015/Sampit. Kepala Seksi Operasi Kodim 1015/Sampit, Kapten Infanteri Syahidin, menjelaskan bahwa inventarisasi ini menjadi dasar penting untuk koordinasi lintas sektor. Tujuannya adalah mencari solusi efektif bagi KDKMP yang belum terbangun.
Hingga saat ini, 20 KDKMP telah masuk portal dengan anggaran tersedia dan siap untuk pelaksanaan. Sementara itu, lima unit lainnya sudah selesai dibangun meskipun status lahannya masih dalam proses verifikasi. Upaya ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Evaluasi dan Status Terkini Pembangunan Koperasi Merah Putih
Kodim 1015/Sampit telah melakukan evaluasi komprehensif terhadap 185 unit KDKMP yang direncanakan di wilayahnya. Evaluasi ini mencakup identifikasi status pembangunan dan kendala yang dihadapi setiap unit. Dari jumlah tersebut, 20 KDKMP telah memiliki alokasi anggaran dan siap untuk tahap pelaksanaan.
Selain itu, lima unit KDKMP dilaporkan telah rampung dibangun. Namun, proses verifikasi lahan untuk kelima unit ini masih terus berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan meskipun beberapa aspek administratif masih perlu diselesaikan.
Kapten Infanteri Syahidin menegaskan bahwa proses pengawalan dan evaluasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Instruksi tersebut mengamanatkan dukungan TNI dalam percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP. Kodim berperan aktif dalam memastikan program ini berjalan lancar.
Identifikasi Kendala Utama dalam Pembangunan Koperasi Merah Putih
Inventarisasi yang dilakukan Kodim 1015/Sampit berhasil memetakan kendala utama dari 160 KDKMP yang belum dibangun. Kendala lahan menjadi hambatan paling dominan yang teridentifikasi. Sebanyak 41 desa/kelurahan dilaporkan tidak memiliki lahan yang memadai untuk pembangunan KDKMP.
Selain itu, 40 lokasi lainnya memiliki lahan yang kurang dari persyaratan standar. Masalah geografis juga muncul, dengan 17 lokasi berada di lahan rawa dan pesisir yang memerlukan penanganan khusus. Sebanyak 20 lokasi menghadapi masalah legalitas lahan yang belum terselesaikan, menghambat proses pembangunan Koperasi Merah Putih.
Kendala lain yang ditemukan meliputi 35 lokasi yang dinilai kurang strategis untuk operasional koperasi. Terdapat pula tujuh desa yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa atau berlokasi jauh dari pemukiman utama. Meskipun demikian, Kodim tetap berkomitmen mendorong pembangunan di desa-desa tersebut karena justru mereka yang paling membutuhkan kehadiran koperasi.
Strategi dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan KDKMP
Untuk mengatasi berbagai kendala yang telah teridentifikasi, Kodim 1015/Sampit kini aktif menggandeng pemerintah daerah. Kolaborasi ini terutama difokuskan melalui tingkat kecamatan untuk menyelesaikan masalah lahan. Verifikasi lahan yang cepat dan tepat menjadi prioritas utama dalam kerja sama ini.
Kapten Infanteri Syahidin menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat krusial. Tujuannya adalah mencari solusi konkret untuk setiap hambatan yang ditemukan, terutama terkait ketersediaan dan legalitas lahan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan KDKMP.
Dengan kerja sama yang solid antara Kodim dan pemerintah daerah, optimisme tinggi terpancar bahwa KDKMP di Kotim dapat segera beroperasi penuh pada tahun 2026. Keberadaan Koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan, memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Sumber: AntaraNews