Gubernur Sulteng Dorong Pengentasan Kemiskinan Parigi Moutong hingga 5 Persen dalam Lima Tahun

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo) mengambil langkah strategis. Tujuannya guna menekan angka kemiskinan daerah hingga lima persen dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Permintaan ini disampaikan saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-24 Pemkab Parigi Moutong di Parigi, Jumat (10/4).

Langkah strategis diperlukan untuk mencapai target ambisius tersebut. Hal ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Fokus utama adalah menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.

Penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas utama. Kolaborasi lintas sektor dianggap penting untuk mewujudkan tujuan ini. Isu kemiskinan yang kompleks membutuhkan kerja sama semua pihak.

Strategi Penciptaan Lapangan Kerja dan Investasi

Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru. Ini menjadi kunci utama dalam pengentasan kemiskinan Parigi Moutong. Pembukaan peluang investasi juga sangat diperlukan.

Keterbatasan lapangan kerja masih menjadi akar masalah kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, Pemkab Parimo harus menyusun program dari visi dan misi jangka menengah. Program ini harus mampu menarik investor.

Parigi Moutong memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan UMKM dapat dikelola. Pemanfaatan potensi ini diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peran Tambang Rakyat dan Koperasi Desa dalam Ekonomi

Pemerintah Provinsi Sulteng turut membantu dengan mengupayakan legalisasi tambang rakyat. Ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik dapat menjadi sumber ekonomi baru.

“Kalau dikelola dengan baik dan diawasi ketat, tambang rakyat bisa menjadi sumber ekonomi baru dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan standar pengelolaan berkelanjutan dan berbasis lingkungan,” ucap Anwar Hafid. Pengelolaan berkelanjutan sangat ditekankan.

Selain itu, penguatan kapasitas koperasi desa juga menjadi fokus. Masyarakat diharapkan menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Akses modal bagi UMKM harus dijamin pemerintah daerah (pemda).

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Target Kemiskinan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Parigi Moutong. Dari 14,20 persen atau 74.570 jiwa pada tahun 2024, menjadi 13,51 persen atau 71.880 jiwa tahun 2025. Namun, target 5 persen masih membutuhkan upaya keras.

Anwar Hafid menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. “Isu kemiskinan sangat kompleks, maka dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan penanggulangan yang dikemas dalam program prioritas pembangunan daerah,” kata dia.

Kolaborasi lintas sektor menjadi tonggak penting dalam menghapus garis kemiskinan. Pemerintah daerah harus memastikan sirkulasi ekonomi masyarakat tidak terhambat. Pemberdayaan adalah langkah penting yang harus dilakukan.

Sumber: AntaraNews