Tambang Rakyat

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengusulkan 20 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat. Usulan WPR Papua Tengah ini bertujuan menertibkan tambang ilegal sekaligus memberdayakan masyarakat adat dalam pengelolaan sektor pertamb

Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka jalan bagi koperasi masyarakat adat untuk mengelola tambang rakyat secara legal, menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inisiatif ini diharapkan mampu

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menargetkan pengentasan kemiskinan Parigi Moutong hingga 5 persen dalam lima tahun mendatang. Simak strategi Pemkab Parimo untuk mencapai target ambisius ini.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berkomitmen memperjuangkan legalisasi dan keberlanjutan tambang rakyat di wilayahnya, memastikan penambang dapat beraktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

KPK Ingatkan Antam untuk berhati-hati dalam pembelian hasil tambang rakyat. Langkah ini penting guna mencegah ketidakadilan ekonomi dan potensi penyimpangan di sektor pertambangan yang kompleks.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah darurat menghentikan aktivitas tambang rakyat dan kegiatan ekonomi di Kapiraya guna meredam konflik tapal batas antara Suku Mee dan Kamoro.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen perkuat legalitas tambang rakyat dengan Raperda IPR, janji kepastian hukum bagi penambang. Apa dampaknya bagi masa depan pertambangan di Babel?

Penambang timah rakyat di Bangka Belitung menyuarakan optimisme akan peningkatan kesejahteraan berkat kebijakan pemerintah. Bagaimana langkah ini dapat mengubah nasib para penambang?

Kementerian ESDM di bawah Bahlil Lahadalia memastikan program pemerataan energi nasional berjalan baik, memberikan akses dan kesempatan rakyat mengelola sumber daya alam. Apa saja capaiannya?

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memfasilitasi **penambangan timah sistem mitra** antara masyarakat, koperasi, BUMD, dan PT Timah Tbk. Langkah ini bertujuan menciptakan kegiatan pertambangan legal, tertib, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

Pemkab Bengkayang serius mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) demi legalisasi tambang rakyat, mengurangi praktik ilegal, dan menjaga lingkungan. Bagaimana WPR bisa jadi solusi?