LIVE

Pembahasan Status Bulog Jadi Badan Otonom Terus Bergulir di DPR

Rencana perubahan status Perum Bulog jadi badan otonom masih dalam pembahasan intensif di DPR RI, menunggu keputusan pemerintah demi ketahanan pangan nasional.

ketahanan pangan
Pembahasan rencana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom terus bergulir di DPR bersama pemerintah. Transformasi Bulog Badan Otonom ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pembahasan rencana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom terus bergulir di DPR bersama pemerintah. Transformasi Bulog Badan Otonom ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional. (AntaraNews)

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom masih terus bergulir di tingkat komisi bersama pemerintah. Proses ini merupakan langkah krusial dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang.

Titiek Soeharto menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum mencapai finalisasi dan masih menantikan arahan serta keputusan resmi dari pihak pemerintah terkait kebijakan yang akan diambil. Komunikasi antara legislatif dan eksekutif tetap berjalan intensif untuk membahas masa depan kelembagaan Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, sebelumnya juga menyatakan bahwa perubahan status Bulog menjadi lembaga tersendiri merupakan kewenangan DPR RI melalui revisi undang-undang pangan. Revisi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mandat yang lebih luas bagi Bulog.

Dinamika Pembahasan di Parlemen

Titiek Soeharto menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI terus memantau perkembangan dan menunggu masukan dari pemerintah terkait rencana ini. Pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa adanya kesepahaman yang komprehensif.

"Ini kan kita nunggu dari pemerintah aja bagaimana," timpal Titiek, menekankan bahwa inisiatif dan arah kebijakan utama berada di tangan pemerintah. Meskipun demikian, DPR RI siap melanjutkan proses legislasi setelah ada kejelasan dari eksekutif.

Pembahasan di Komisi IV DPR RI ini menjadi sorotan penting mengingat peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Koordinasi yang erat antara DPR dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.

Dukungan dan Mandat Baru Bulog

Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa Bulog juga mendapat dukungan kuat dari Komisi VI DPR RI, yang turut mendorong percepatan revisi undang-undang pangan. Dukungan ini menunjukkan adanya konsensus di parlemen mengenai urgensi perubahan status Bulog.

Rizal menambahkan, setelah revisi undang-undang pangan disahkan, Bulog secara otomatis akan beralih status menjadi badan otonom sesuai mandat regulasi baru. Undang-undang tersebut akan mengatur fungsi, kewenangan, dan struktur kelembagaan pangan nasional terpadu.

Dengan status baru ini, Bulog berencana mengelola sembilan bahan pokok, tidak hanya terbatas pada beras dan jagung. Komoditas lain seperti minyak goreng, gula, telur, susu, dan kedelai juga akan masuk dalam cakupan pengelolaan Bulog untuk memperkuat stabilisasi pasokan dan keterjangkauan harga.

Tujuan Strategis Transformasi Bulog

Rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah mengembalikan Bulog pada fungsi non-komersial, berbeda dari peran korporasi atau BUMN yang saat ini dijalankan.

Sebagai badan otonom, Bulog tidak lagi perlu memperhitungkan untung rugi, melainkan fokus sepenuhnya sebagai penyangga pasokan dan stabilisator harga pangan nasional. Hal ini diharapkan dapat mencapai swasembada pangan yang ditargetkan pada tahun 2027.

Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Percepatan proses ini menjadi vital untuk mendukung visi pemerintah dalam mencapai kemandirian pangan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Lombok City Center, dari 8 Jadi 5 Tahun

{{caption}}
Demokrat Soroti Sanksi Baru Dalam Putusan MK soal Caleg Perempuan

{{caption}}
KPK Sita 9 Kotak Jam Mewah Bupati Pekalongan, 4 Kosong

{{caption}}
Detik-Detik KM Anaia Tenggelam Dihantam Ombak di Laut Sitaro

{{caption}}
Hadiah Juara Premier League 2025/2026: Arsenal Kantongi Rp1,2 Triliun

{{caption}}
Demo Ricuh di Lapas Narkotika Gowa, Delapan Orang Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
Bulog Siap Kelola Sembilan Bahan Pokok, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan rencana besar Bulog kelola sembilan bahan pokok sebagai badan otonom, demi stabilisasi harga dan ketahanan pangan nasional.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Transformasi Bulog Menjadi Badan Otonom: Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Perum Bulog sedang dalam proses transformasi menjadi badan otonom, sebuah langkah strategis yang digodok di DPR untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan memperluas mandat pengelolaan komoditas.

Transformasi Bulog
{{caption}}
DPR Usulkan Pembentukan Kementerian Pangan untuk Perbaiki Tata Kelola Pangan Nasional

Anggota DPR RI mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan sebagai solusi strategis untuk mengatasi persoalan tata kelola pangan nasional yang tumpang tindih dan tidak terkoordinasi.

kementerian pangan
{{caption}}
Pemerintah Kaji Usulan DPR Jadikan Bulog Setara Kementerian

Langkah ini dinilai dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

bulog
{{caption}}
Rekor Stok Beras Nasional! Istana Kaji Usul DPR Ubah Status Bulog Jadi Kementerian, Apa Dampaknya?

Istana Negara tengah mengkaji usulan DPR untuk menaikkan status Bulog dari Perum menjadi setara kementerian. Langkah ini diharapkan memperkuat peran Bulog dalam swasembada pangan, terutama setelah rekor stok beras nasional.

bulog
{{caption}}
Tanggapi Isu Transformasi, Bos Bulog Tegaskan Tetap Jadi BUMN di 2025

Dengan status sebagai perusahaan pelat merah, Wahyu mengatakan, maka Bulog secara regulasi tetap akan berada di bawah payung Kementerian BUMN.

bulog
{{caption}}
Bulog Bakal Jadi Lembaga Negara Langsung di Bawah Komando Presiden Prabowo

Keputusan untuk menjadikan Perum Bulog di bawah langsung komando Prabowo untuk mewujudkan target Program Swasembada Pangan.

Prabowo
{{caption}}
Menteri Prabowo Janji Indonesia Setop Impor Beras Tahun Depan

Pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial.

Berita Update
{{caption}}
Wamentan: Program Cetak Sawah Investasi Pangan Jangka Panjang Hadapi Pertumbuhan Penduduk

Wakil Menteri Pertanian menegaskan program Cetak Sawah adalah investasi strategis untuk ketahanan pangan nasional, meskipun butuh proses bertahap, demi antisipasi pertumbuhan populasi dan ketersediaan pangan masa depan.

cetak sawah
{{caption}}
Kementan Optimistis Produksi Beras Nasional Terjaga Hadapi Ancaman El Nino: Strategi Antisipasi Kekeringan Ekstrem

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan optimistis produksi beras nasional tetap terjaga meski ada ancaman El Nino. Berbagai strategi telah disiapkan untuk menghadapi kekeringan ekstrem.

bmkg
{{caption}}
Program Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Serapan Komoditas Pertanian Nasional

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak signifikan pada peningkatan serapan komoditas pertanian dan investasi sektor pangan, mengatasi kelebihan pasokan di pasar domestik.

dapur mbg
{{caption}}
Pemkot Jayapura Panen Padi Cetak Sawah Perdana di Koya Timur, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah Kota Jayapura sukses menggelar panen padi perdana program cetak sawah di Koya Timur, Distrik Muara Tami, memperkuat ketahanan pangan nasional dan kemandirian pangan lokal.

bbrmp papua
{{caption}}
PG Pesantren Baru Kediri Targetkan 63.597 Ton Gula di Musim Giling 2026, Optimis Swasembada Nasional

PG Pesantren Baru Kediri menetapkan target ambisius produksi gula 63.597,32 ton dari 873.299,6 ton tebu pada musim giling 2026, berkontribusi pada swasembada gula nasional.

blitar
{{caption}}
Produksi Beras Lebak Tembus 157 Ribu Ton, Jamin Ketahanan Pangan Daerah

Kabupaten Lebak mencatatkan capaian signifikan dalam Produksi Beras Lebak hingga April 2026, mencapai lebih dari 157 ribu ton, memastikan ketersediaan pangan dan menopang ekonomi petani.

dinas pertanian
{{caption}}
Diduga Sopir Mengantuk, Kecelakaan Anggota DPR Gus Hilman Tewaskan Dua Staf

Kecelakaan Anggota DPR Muhammad Hilman Mufidi di Tol Pasuruan-Probolinggo menewaskan dua stafnya. Polisi menduga sopir mengantuk, penyelidikan masih berlanjut.

dpr ri
{{caption}}
DPR Desak Pemerintah Perbanyak Beasiswa Sekolah Vokasi, Dorong CSR Industri

Anggota DPR RI mendesak pemerintah perbanyak **beasiswa sekolah vokasi** dan arahkan CSR industri. Ini penting untuk cetak tenaga kerja terampil dan tingkatkan daya saing bangsa.

beasiswa pendidikan
{{caption}}
Pelibatan Warga Lokal Kunci Utama Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menegaskan pentingnya pelibatan warga lokal dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

chusnunia
{{caption}}
DPR dan BBPOM Ingatkan Pentingnya Cerdas Memilih Kosmetik Obat Makanan Aman

Anggota DPR dan BBPOM gencar edukasi masyarakat untuk Cerdas Memilih Kosmetik Obat Makanan. Waspada produk instan berbahaya, kenali ciri aman sebelum membeli dan mengonsumsi.

bpom
{{caption}}
Dukungan Pemprov Gorontalo untuk Program Pangan DPR RI Tekan Inflasi Jelang Idul Adha

Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap program pangan anggota DPR RI, termasuk penyaluran ribuan paket sembako, guna membantu masyarakat dan menekan inflasi menjelang Idul Adha.

bantuan sosial
{{caption}}
DPR dan Kemenkes Sosialisasikan Penyederhanaan Sistem Rujukan Pasien di Padang Pariaman

DPR bersama Kemenkes gencar sosialisasikan penyederhanaan Sistem Rujukan Pasien di Padang Pariaman. Kebijakan baru ini janjikan kemudahan akses dan efisiensi layanan kesehatan, terutama bagi pasien kronis, yang akan berlaku efektif Januari 2026.

bpjs kesehatan