Papua Barat Targetkan Perdagangan Kulit Masohi Rp4 Miliar di 2026

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimis mencapai target perdagangan kulit masohi kering sebesar Rp4 miliar pada tahun 2026, memperkuat ekonomi lokal melalui hasil hutan bukan kayu.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan target ambisius untuk nilai perdagangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa kulit masohi kering. Untuk tahun 2026, nilai perdagangan komoditas unggulan ini ditargetkan mencapai Rp4 miliar. Target ini secara khusus berfokus pada produksi kelompok perhutanan sosial yang berada di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Walter Susanto, menjelaskan bahwa kulit masohi kering memiliki prospek pasar yang sangat menjanjikan. Potensi pasar ini mencakup skala nasional maupun peluang untuk pengembangan ekspor di masa mendatang. Pengiriman perdana kulit masohi kering telah dilakukan, menandai langkah awal yang signifikan dalam mencapai target tersebut.

Pengiriman awal sebanyak kurang lebih 1,7 ton kulit masohi kering ke Surabaya merupakan bukti konkret upaya pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk membuka jaringan pemasaran domestik yang lebih luas. Dengan demikian, pemanfaatan HHBK seperti kulit masohi, kulit lawang, serta jasa lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.

Potensi Ekonomi Kulit Masohi dan Pengiriman Perdana

Kulit masohi kering merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki potensi ekonomi besar di Papua Barat. Komoditas ini diproduksi oleh kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Manokwari Selatan, menunjukkan prospek pasar yang menjanjikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengiriman perdana sebanyak 1,7 ton kulit masohi kering ke Surabaya menjadi langkah awal yang konkret dalam mewujudkan target perdagangan sebesar Rp4 miliar pada tahun 2026.

Jimmy Walter Susanto, Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, menegaskan bahwa inisiatif ini bukan hanya tentang angka perdagangan. Lebih dari itu, upaya ini bertujuan untuk membuka jaringan pemasaran domestik yang lebih luas. Dengan demikian, pemanfaatan HHBK seperti kulit masohi, kulit lawang, dan jasa lingkungan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dukungan Pemerintah dan Penguatan Kapasitas KUPS

Pemerintah daerah tidak hanya menetapkan target, tetapi juga aktif memberikan dukungan penuh kepada masyarakat. Dukungan ini meliputi pendampingan, penguatan kapasitas, dan fasilitasi bagi 15 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Manokwari Selatan. KUPS ini dibantu untuk memperoleh izin dengan skema hutan desa dari Kementerian Kehutanan.

Selain kulit masohi, pengelolaan potensi sagu, damar, dan ekowisata juga menjadi fokus pemerintah. Jimmy Walter Susanto optimis bahwa dengan manajemen yang baik dan tanpa merusak hutan, potensi-potensi ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu ini.

Optimisme Pencapaian Target dan Kolaborasi Lintas Sektor

Optimisme terhadap pencapaian target nilai perdagangan HHBK sebesar Rp4 miliar sangat tinggi. Hal ini didasari oleh meningkatnya permintaan pasar serta keterlibatan aktif dari setiap KUPS dalam mengelola usaha berbasis hutan lestari. Keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial dengan skema hutan desa juga tidak terlepas dari bantuan penyediaan sarana prasarana yang digunakan oleh masing-masing KUPS.

Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci keberhasilan pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu. Kulit masohi kering, sebagai komoditas unggulan kehutanan non-kayu, memerlukan perhatian terhadap aspek kelestarian, kepatuhan regulasi, serta penguatan tata niaga yang bertanggung jawab.

Sumber: AntaraNews