Pamekasan Perluas Akses Kesehatan Lewat Pemanfaatan DBHCHT 2026

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau, sebuah langkah strategis untuk meringankan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani di Pamekasan.

Pemerintah Kabupaten Kudus menghadapi tantangan signifikan dengan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026, mendorong penerapan skala prioritas dalam pemanfaatannya.

Pemkab Pamekasan memberikan perlindungan Jamsostek kepada 1.724 pekerja rentan, termasuk buruh tani tembakau dan nelayan, melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini wujud komitmen terhadap kesejahteraan.

Kabupaten Situbondo akan menerima dana transfer DBHCHT sekitar Rp39 miliar pada 2026, turun drastis dari tahun sebelumnya. Bea Cukai Jember menjelaskan bahwa penurunan ini bukan berarti anggaran berkurang, melainkan ada perubahan pola alokasi DBHCHT yang.

Anggaran Bansos Blora untuk tahun 2026 diproyeksikan turun signifikan hingga Rp1 miliar. Penurunan ini akan berdampak pada alokasi BPJS Kesehatan dan BLT buruh tembakau, memicu kekhawatiran masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan lebih dari Rp39 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin. Langkah ini memastikan perlindungan kesehatan melalui pemanfaatan DBHCHT BPJS Keseh

DBHCHT menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi daerah khususnya di wilayah penghasil tembakau.

Pemerintah Kota Pasuruan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh pabrik rokok, masyarakat lain.

Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Pamekasan terbukti membawa Manfaat Tunjangan Profesi Guru signifikan, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mendorong inovasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa.

Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto mengingatkan JCH Pamekasan untuk menjaga kesehatan fisik dan etika selama menunaikan ibadah haji di Makkah demi kesuksesan ibadah dan nama baik bangsa.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Polres Pamekasan mengerahkan 539 personel gabungan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pemberangkatan JCH Pamekasan pada 10 Mei 2026, termasuk layanan ojek gratis.

Sebanyak 30 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Pamekasan menerima kendaraan operasional pikap dari PT Agrinas, diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan pelayanan.

UIN Madura kukuhkan empat guru besar bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2026, menandai penguatan kapasitas akademik dan kontribusi kampus dalam memajukan pendidikan Islam serta menjawab tantangan sosial.

Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkop UKM) Mataram terus menggalakkan program Pelatihan Kerja Mataram bagi pengangguran. Inisiatif ini bertujuan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram dan memberdayakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan dana untuk bantuan Jamsostek pekerja rentan, memastikan perlindungan sosial bagi ribuan petani, nelayan, dan pedagang di wilayahnya.

Bea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.

Bea Cukai Semarang berhasil memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman beralkohol, menyelamatkan potensi kerugian negara dan menjaga iklim usaha yang sehat.

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

Pemerintah Kota Pekalongan serius dalam upaya Pemberantasan Rokok Ilegal, melibatkan partisipasi aktif warga untuk menekan peredaran dan mengamankan potensi kerugian negara yang signifikan.