Uhc

BPJS Kesehatan mengumumkan prosedur reaktivasi PBI BPJS Kesehatan bagi peserta JKN yang dinonaktifkan, kini dapat dilakukan melalui Dinas Sosial setempat guna memastikan layanan kesehatan tetap tersedia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) tahun depan, sekaligus menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan setempat.

Warga Palangka Raya merasakan langsung Manfaat JKN Palangka Raya, di mana biaya terapi tumbuh kembang dan pengobatan anaknya ditanggung penuh Pemkot, meringankan beban keluarga.

DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen perkuat jaminan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi Pokir dan PIK, mengatasi tantangan UHC serta aspirasi Puskesos.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp8 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, menunjukkan komitmen kuat terhadap Universal Health Coverage (UHC) dan berpotensi meraih penghargaan Presiden.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadikan bidang kesehatan sebagai program prioritas utama, bertekad mencapai Universal Health Coverage (UHC) penuh pada tahun 2027 demi peningkatan derajat kesehatan warga.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalokasikan dana Rp15,2 miliar untuk memastikan seluruh warganya, terutama yang terkendala iuran BPJS Pangkalpinang, mendapatkan akses layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menunjukkan komitmennya dengan memfasilitasi iuran jaminan sosial bagi 2.682 pekerja rentan di tahun 2026, memastikan perlindungan sosial yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Pekanbaru resmi memberlakukan layanan puskesmas hingga malam hari di 21 fasilitas kesehatan sejak 1 Januari 2026. Inisiatif layanan puskesmas malam hari Pekanbaru ini bertujuan meningkatkan akses kesehatan masyarakat dan didukung anggaran.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan lebih dari Rp39 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin. Langkah ini memastikan perlindungan kesehatan melalui pemanfaatan DBHCHT BPJS Keseh