UHC

Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat implementasi Program JKN untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui sinergi berbagai pihak, memastikan akses kesehatan merata bagi warganya.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan fokus pada perluasan layanan kesehatan dan BLT buruh tembakau melalui Pemanfaatan DBHCHT 2026, meskipun dana yang diterima mengalami penurunan signifikan.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Bogor kini menyediakan Layanan Stroke DSA BPJS Bogor di RSUD Bakti Pajajaran, memungkinkan penanganan stroke modern diakses seluruh lapisan masyarakat dengan BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 26.500 warga kurang mampu pada tahun 2026, demi mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 98 persen dan memastikan akses kesehatan merata.

Pemerintah Kota Surabaya memastikan layanan kesehatan bagi warga prasejahtera terjamin penuh melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Cukup dengan KTP, warga dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa khawatir biaya, menegaskan komitmen Pemkot Suraba

Keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Blora baru mencapai 68 persen per Januari 2026, jauh dari target nasional. Apa dampaknya bagi layanan kesehatan dan bagaimana upaya BPJS Kesehatan Blora?

BPJS Kesehatan mengumumkan prosedur reaktivasi PBI BPJS Kesehatan bagi peserta JKN yang dinonaktifkan, kini dapat dilakukan melalui Dinas Sosial setempat guna memastikan layanan kesehatan tetap tersedia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) tahun depan, sekaligus menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan setempat.

Warga Palangka Raya merasakan langsung Manfaat JKN Palangka Raya, di mana biaya terapi tumbuh kembang dan pengobatan anaknya ditanggung penuh Pemkot, meringankan beban keluarga.

DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen perkuat jaminan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi Pokir dan PIK, mengatasi tantangan UHC serta aspirasi Puskesos.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp8 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, menunjukkan komitmen kuat terhadap Universal Health Coverage (UHC) dan berpotensi meraih penghargaan Presiden.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadikan bidang kesehatan sebagai program prioritas utama, bertekad mencapai Universal Health Coverage (UHC) penuh pada tahun 2027 demi peningkatan derajat kesehatan warga.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalokasikan dana Rp15,2 miliar untuk memastikan seluruh warganya, terutama yang terkendala iuran BPJS Pangkalpinang, mendapatkan akses layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menunjukkan komitmennya dengan memfasilitasi iuran jaminan sosial bagi 2.682 pekerja rentan di tahun 2026, memastikan perlindungan sosial yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Pekanbaru resmi memberlakukan layanan puskesmas hingga malam hari di 21 fasilitas kesehatan sejak 1 Januari 2026. Inisiatif layanan puskesmas malam hari Pekanbaru ini bertujuan meningkatkan akses kesehatan masyarakat dan didukung anggaran.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan lebih dari Rp39 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin. Langkah ini memastikan perlindungan kesehatan melalui pemanfaatan DBHCHT BPJS Keseh

Pemerintah Kota Semarang sigap mengirimkan ambulans untuk menjemput korban kecelakaan bus di Pemalang. Simak bagaimana Pemkot Semarang memberikan **Bantuan Korban Kecelakaan Pemalang** secara komprehensif, termasuk jaminan biaya perawatan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan setiap warganya memiliki akses layanan kesehatan JKN berkat predikat UHC Biak Numfor yang telah diraih dua tahun berturut-turut. Bagaimana capaian ini bisa terwujud?

DPR RI dan Kemenkes gencar sosialisasikan Germas Hidup Sehat di Bukittinggi, fokus antisipasi campak dan gaya hidup sehat. Anggaran Rp15 Miliar siap dukung fasilitas kesehatan, penasaran detailnya?