MUI Terbitkan Fatwa Perpajakan, Dirjen Bimo Wijayanto Siap Lakukan Tabayyun

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk task force bersama. Langkah ini bertujuan merumuskan sistem Pajak Berkeadilan MUI yang lebih adil dan akuntabel, demi kesejahteraan rakyat.

Kementerian Keuangan akan 'tabayyun' dengan MUI untuk menyamakan persepsi regulasi pajak dengan prinsip keadilan, memastikan tidak ada polemik di masyarakat terkait Kemenkeu Pajak MUI.

Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh kembali dipercaya memimpin Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2025-2030, sebuah amanah berat yang dinanti umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa pajak berkeadilan sebagai respons atas keresahan publik terhadap kenaikan pajak, menekankan objek pajak pada harta produktif dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan pokok tidak layak dikenakan pajak karena pada hakekatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

BPJS Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti fatwa ini dengan penyusunan SOP bersama MUI dan BAZNAS untuk memastikan implementasi yang tepat.

Peluncuran tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, khususnya para wajib pajak.

Kanwil DJP Kalbar dan Kejati Kalbar teken kerja sama operasional. Sinergi DJP Kejati Kalbar ini perkuat penegakan hukum pajak, termasuk pemanggilan penunggak. Apa dampaknya bagi wajib pajak?

Sikap tegas akan dibuktikan bila ada pelanggaran etika dan hukum yang menciderai kepercayaan publik.

Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.

BPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.

MUI juga meminta Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum positif yang berlaku saat ini belum memiliki ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku LGBT.

Program Banpres Sapi Presiden Prabowo Subianto jelang Idul Adha 1447 H menuai pro dan kontra. Simak penjelasan lengkap mengenai legitimasi, dampak ekonomi, dan perspektif syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sapi qurban bantuan presiden (banpres) yang menggunakan APBN sah secara syariat dan konstitusi. Lantas, mengapa muncul polemik terkait Sapi Qurban Banpres APBN ini?

MUI memberikan pernyataan menanggapi kabar presiden yang memberli hewan kurban menggunakan anggaran negara.

Idul Adha 2026 dipastikan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, sehingga menjadi momentum kebersamaan umat tanpa adanya perbedaan dalam penetapan hari raya.

Menteri Agama mengajak umat Islam meningkatkan amalan ibadah dan berkurban dalam menyambut Idul Adha 1447 H, yang jatuh pada 27 Mei 2026. Persiapkan diri menyambut hari raya kurban.

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara otomatis itu dala rangka merayakan HUT ke-499 Jakarta.

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.