MUI Terbitkan Fatwa Perpajakan, Dirjen Bimo Wijayanto Siap Lakukan Tabayyun

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk task force bersama. Langkah ini bertujuan merumuskan sistem Pajak Berkeadilan MUI yang lebih adil dan akuntabel, demi kesejahteraan rakyat.

Kementerian Keuangan akan 'tabayyun' dengan MUI untuk menyamakan persepsi regulasi pajak dengan prinsip keadilan, memastikan tidak ada polemik di masyarakat terkait Kemenkeu Pajak MUI.

Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh kembali dipercaya memimpin Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2025-2030, sebuah amanah berat yang dinanti umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa pajak berkeadilan sebagai respons atas keresahan publik terhadap kenaikan pajak, menekankan objek pajak pada harta produktif dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan pokok tidak layak dikenakan pajak karena pada hakekatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

BPJS Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti fatwa ini dengan penyusunan SOP bersama MUI dan BAZNAS untuk memastikan implementasi yang tepat.

Peluncuran tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, khususnya para wajib pajak.

Kanwil DJP Kalbar dan Kejati Kalbar teken kerja sama operasional. Sinergi DJP Kejati Kalbar ini perkuat penegakan hukum pajak, termasuk pemanggilan penunggak. Apa dampaknya bagi wajib pajak?

Sikap tegas akan dibuktikan bila ada pelanggaran etika dan hukum yang menciderai kepercayaan publik.

Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.

BPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.

MUI juga meminta Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan A Sidabalok mengakui adanya kendala teknis di lapangan.

MUI mengingatkan bahwa cara menguburkan ikan sapu-sapu dalam kondisi masih hidup menyalahi prinsip ajaran Islam.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan pemerintah teguhkan persatuan bangsa, menekankan pentingnya kolaborasi ulama-umara untuk stabilitas dan kemajuan negara.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerukan ormas Islam untuk memperkuat **ukhuwah dan ekoteologi** pada Halal Bihalal MUI, menekankan pentingnya menjaga hubungan antarsesama dan kelestarian alam.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan energi terbarukan berbasis koperasi yang diinisiasi MUI, bertujuan memperluas akses energi dan mendorong ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T.

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Wacana tersebut untuk ditunda atau dibatalkan selama masa konsensi pengelolaan jalan tol oleh BUJT masih berlangsung

Aturan pajak kendaraan listrik dari pemerintah sudah resmi berubah tidak lagi nol persen.