Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan 27 bank dan lembaga penyedia kartu kredit untuk melaporkan transaksi, sekaligus memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah sesuai regulasi terbaru terkait Kewajiban Laporan Transaksi Kartu Kredit DJP.

Purbaya berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak langkah perbaikan dimulai, perubahan nyata sudah terlihat.

"Mengelola ekonomi tanpa transparansi, pasti di situ banyak setan, banyak banget setan," kata Menkeu

Sri Mulyani mengatakan, penggunaan pajak seperti wakaf dan zakat, yaitu diberikan bagi yang membutuhkan

Sri Mulyani bilang kesulitan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak disebabkan pelaku usaha dan masyarakat yang masih malas untuk membayar pajak.

Komitmen itu merupakan buah hasil arahan Presiden Prabowo Subianto terhadap tim ekonomi Kabinet Merah Putih.

Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.

Menurut Sri Mulyani, hal ini perlu diberitahukan agar masyarakat mengetahuinya.

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.

Larangan ini juga berlaku untuk kendaraan yang memiliki pelat nomor dari luar daerah.

JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja.

Direktorat Jenderal Pajak akan memperhitungkan seluruh peredaran usaha, baik yang berasal dari transaksi online maupun offline.

Proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Sri Mulyani juga menyampaikan doa bagi para korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka.

Pendiri Microsoft, Bill Gates, telah secara resmi memulai proses penutupan Bill & Melinda Gates Foundation sebagai langkah awal dalam perubahannya.

Pendiri Microsoft Bill Gates memulai fase awal penutupan Gates Foundation dengan menaikkan belanja program dan menekan biaya operasional jelang 2045.

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyatakan, Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Yayasan Gates telah mengumumkan bahwa Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengurus (Governing Board).

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyatakan, Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan.