Fatwa MUI Tegaskan Landasan Syariah Penyaluran Zakat, Infak & Sedekah Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin Kolaborasi Baznas BPJPH strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dana filantropi Islam dan meningkatkan layanan sertifikasi halal, demi kesejahteraan umat d

Baznas RI dan BPJPH menjalin kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat serta memperkuat jaminan produk halal, menciptakan keberkahan ganda bagi ekonomi syariah dan keadilan sosial.

Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Kesejahteraan Marbot Jambi dan petugas keagamaan dengan memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan sosial yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengambil langkah progresif dengan mendaftarkan pengurus masjid dalam program BPJS Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan mereka saat beraktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor keagamaan.

Baznas Sultra dan BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi memberikan Jaminan Sosial Amil Zakat serta mustahik di Sulawesi Tenggara. Simak bagaimana sinergi ini melindungi pekerja rentan.

Inisiatif Baznas Kota Semarang melindungi 780 marbot dengan BPJS Ketenagakerjaan di Semarang menandai langkah awal penting. Cari tahu bagaimana kolaborasi ini memberikan jaminan perlindungan!

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.

BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan telah mencairkan klaim Jamsostek senilai Rp9,7 miliar untuk 1.058 peserta, sekaligus menyalurkan beasiswa. Simak detail komitmen perlindungan pekerja ini.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah serius menjamin kesejahteraan pemuka agama melalui program Perlindungan Jamsostek, memastikan mereka terlindungi dari risiko kerja dan kematian.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melindungi 24 ribu pekerja rentan Raja Ampat. Inisiatif ini memberikan kepastian jaminan sosial, mencegah beban ekonomi baru bagi keluarga.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berinovasi memfasilitasi nelayan akses modal tanpa bunga melalui kerja sama dengan BPRS Bhakti Sumekar, menjadi solusi cerdas bagi yang terjerat pinjaman online.

Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja.

Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan Perlindungan Jamsostek menyeluruh, khususnya bagi pekerja rentan.

Ajang Paritrana Jamsostek Award 2026 kembali mendorong komitmen badan usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal bagi para pekerja di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan sektor seni budaya, pariwisata, dan pendidikan guna memperkuat Ekonomi Kreatif Bandung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil menempati posisi teratas se-Sulawesi dan kelima nasional untuk cakupan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) telah berhasil melindungi 34 ribu pekerja rentan melalui program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, menegaskan komitmen Pemkab Morut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama BPJS Ketenagakerjaan mempercepat perluasan cakupan Perlindungan Pekerja Kalbar, menargetkan 1,2 juta pekerja terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan pada akhir 2026. Upaya ini untuk mewujudk

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulawesi Utara intensifkan pengawasan Jaminan Pensiun di Bitung, menyasar perusahaan besar demi memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.