Menteri Bahlil Ungkap Polemik Sistem OSS di Era Tom Lembong

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi membantah sistem Online Single Submission (OSS) sebagai penyebab utama maraknya pelanggaran investasi di Bali, sekaligus memperkenalkan strategi baru untuk menertibkan Pelanggaran Investasi Bali.

Kementerian Investasi/BKPM mengajukan tambahan anggaran Rp1,15 triliun untuk 2026. Permintaan ini penting demi memaksimalkan layanan investasi dan perizinan yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahlil meminta agar kasus ini diserahkan melalui proses hukum yang baik.

Bahlil mengaku tak mengetahui masalah yang terjadi. Dia menyerahkan hal ini kepada penegak hukum.

OSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sebelumnya, Bahlil menjabat Menteri Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, ormas keagamaan disebut punya peran penting dan berada di posisi garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik

Sebelum pemberian kepada Ormas, izin pernah diberikan kepada perusahaan-perusahaan hingga kemudian dikritik.

Satgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.

Bahlil meminta untuk dilakukan proses secara hukum sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan pro aktif terkait kerugian atas nama baiknya

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga hakim yang dimaksud adalah hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua, serta hakim Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah selaku hakim anggota.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.

Ekonomi bukan hanya tentang tarif impor dan IHSG, tapi juga tentang cara memilih pakaian, strategi mengatur waktu.

Usai persidangan, mantan Menteri Perdagangan itu menyatakan tidak ada mens rea atau niat jahat dari hasil putusan hakim.

"Pidana penjara 7 tahun dikurangi selama terdakwa selama ditahanan sementara," kata Jaksa pada Kejagung saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebelumnya, jaksa mendakwa Tom Lembong telah merugikan keuangan negara senilai Rp578.105.411.622,47 atau sekitar Rp578 miliar.

Kubu Tom Lembong menilai, kejanggalan itu sekaligus menunjukkan kasus korupsi impor gula adalah bentuk kriminalisasi dan tindakan abuse of power.

Anies mengungkapkan, kedatangannya untuk memberi dukungan kepada Tom Lembong. Dia berharap, hakim dapat melihat perkara tersebut secara objektif.