Tahukah Kamu? Investasi Sumbang 30% Ekonomi, BKPM Minta Tambahan Anggaran Rp1,15 Triliun Demi Layanan Optimal!

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara resmi mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp1,15 triliun untuk tahun anggaran 2026. Permintaan ini diajukan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kualitas layanan serta efisiensi proses perizinan investasi di Indonesia. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan permohonan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Pengajuan ini muncul setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR merevisi kembali alokasi anggaran BKPM ke angka awal Rp775 miliar, meskipun Komisi XII sebelumnya telah menyetujui peningkatan menjadi Rp1,93 triliun. Todotua berharap Komisi XII dapat memfasilitasi kembali usulan penambahan anggaran ini kepada Badan Anggaran. Penambahan dana sangat krusial untuk mendukung operasional dan pengembangan sistem investasi nasional.

BKPM memiliki peran sentral dalam layanan perizinan, pengawasan, serta upaya aktif menarik investasi ke dalam negeri. Investasi sendiri diketahui menyumbang antara 26 hingga 30 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas BKPM menjadi vital untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di masa depan.

Pentingnya Investasi bagi Ekonomi Nasional

Investasi merupakan salah satu pilar utama penggerak roda perekonomian Indonesia. Kontribusinya yang signifikan, mencapai seperempat hingga hampir sepertiga dari total pertumbuhan ekonomi, menunjukkan betapa vitalnya sektor ini. Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam beberapa tahun mendatang, konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp13 ribu triliun sangat dibutuhkan.

BKPM memiliki peran strategis dalam mencapai target investasi tersebut. Pada semester pertama tahun 2025, BKPM telah berhasil merealisasikan 50 persen dari target investasi sebesar Rp1,9 ribu triliun. Angka ini terus menunjukkan tren peningkatan yang positif.

Pencapaian target investasi memerlukan strategi komprehensif yang telah disiapkan oleh BKPM. Strategi tersebut mencakup kegiatan promosi investasi, pembahasan kerja sama bilateral, hingga penyediaan layanan perizinan yang efektif dan efisien. Semua upaya ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tantangan dan Kebutuhan Peningkatan Layanan BKPM

Kementerian Investasi/BKPM mengelola hampir seluruh perizinan nasional melalui platform Online Single Submission (OSS). Sistem ini menjadi tulang punggung bagi pelaku usaha dalam mengurus berbagai perizinan. Konsekuensi dari peran sentral ini adalah BKPM seringkali menghadapi berbagai gugatan perdata yang terjadi hampir setiap hari, menuntut kinerja sistem yang prima.

Selain itu, BKPM juga memiliki sembilan kantor perwakilan investasi internasional (IIPC) yang tersebar di berbagai negara. Kantor-kantor ini berperan aktif dalam menjalin kerja sama bilateral dan internasional terkait perdagangan serta investasi. Keberadaan IIPC ini membutuhkan dukungan operasional yang memadai untuk menjaga efektivitas promosi investasi di kancah global.

Todotua Pasaribu mengakui bahwa layanan BKPM masih memerlukan banyak peningkatan, terutama pada performa sistem OSS. Anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk kebutuhan operasional dasar seperti sewa bandwidth, penyimpanan data, dan loket pengaduan. Padahal, OSS mengelola data sekitar 12 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari berbagai pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan PMA/PMDN, dan jumlah ini terus bertambah.

Peningkatan performa OSS sangat mendesak untuk memastikan layanan investasi berjalan optimal. "Kerangka ini kami ajukan untuk bisa semaksimal mungkin menjaga efektivitas dari pelayanan perizinan kegiatan investasi dan kegiatan berusaha di negara kita," ujar Todotua. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dicapai melalui dukungan investasi yang kuat.

Sumber: AntaraNews