OSS

Kecamatan Sukarame dinobatkan sebagai wilayah dengan Usaha Kuliner Bandarlampung terbanyak, mencapai ribuan jenis usaha. Simak bagaimana Pemkot Bandarlampung mendorong pertumbuhan sektor ini.

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat gencar menata keselamatan angkutan sungai Kutai Barat melalui legalisasi kapal dan sosialisasi perizinan. Simak upaya Pemkab Kubar menjamin keamanan pelayaran dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

DKPPP Tabalong mencatat 13 Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayahnya telah mengantongi Sertifikat Keamanan Pangan PSAT Tabalong. Ini menjamin produk pertanian aman dan higienis. Simak upaya pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, proaktif mendampingi pelaku UMKM dalam pengurusan izin usaha dan peningkatan literasi digital, mempercepat Transformasi Digital UMKM Bangli demi ekonomi daerah yang lebih maju.

Pemerintah melalui KemenkopUKM telah menetapkan kriteria bagi UKM yang ingin mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, membuka kesempatan bagi UKM Izin Tambang untuk berpartisipasi dalam sektor strategis ini.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi membantah sistem Online Single Submission (OSS) sebagai penyebab utama maraknya pelanggaran investasi di Bali, sekaligus memperkenalkan strategi baru untuk menertibkan Pelanggaran Investasi Bali.

Pemerintah Kota Banjarmasin sedang menggodok aturan baru untuk mempermudah Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), memastikan proses yang lebih sederhana dan transparan bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Gianyar secara aktif melakukan pendampingan perizinan usaha bagi pelaku bisnis, bertujuan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan regulasi tata ruang baru.

Menteri Investasi Rosan Roeslani melaporkan 14,6 juta pelaku usaha NIB telah tercatat, didominasi UMKM. Pemerintah juga menyempurnakan KBLI demi data akurat dan kepastian berusaha.

Kanwil BPN Jatim menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi dengan fasilitasi bimtek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha. Bagaimana langkah ini mempercepat perizinan?

Irnadi menegaskan meski investor pernah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung, bukan berarti proyek tersebut sudah berjalan.

Lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.

AP3MI mengungkapkan bahwa produk UMKM yang bagus sekalipun sulit menembus pasar modern tanpa legalitas lengkap. Pahami mengapa Legalitas UMKM Tembus Pasar Modern menjadi krusial!

Kemenparekraf adakan pelatihan perizinan usaha pariwisata berbasis OSS di Bali, menyasar 80 pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Langkah ini penting untuk menertibkan ribuan akomodasi tak berizin dan meningkatkan tata kelola destinasi.

Kementerian Investasi/BKPM mengajukan tambahan anggaran Rp1,15 triliun untuk 2026. Permintaan ini penting demi memaksimalkan layanan investasi dan perizinan yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat PVTPP berkomitmen pada Peningkatan Layanan Kementan demi pertanian maju. Simak upaya mereka dalam menjaga integritas dan inovasi.