Heran Izin Kelola Tambang Ormas Dianggap Janji Politik, Bahlil: Maunya Apa Sih !

Pakar energi dan komunikasi publik menilai kritik terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang ditujukan kepada Menteri Bahlil Lahadalia tidak tepat. Mengapa demikian?

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada sejumlah pihak untuk kepentingan perguruan tinggi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Mencuatnya kabar reshuffle menteri KIM ini usai ramai pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia blak-blakan, respons Prabowo soal izin tambang untuk ormas keagamaan

Bahlil Lahadalia merespons penerimaan Muhammadiyah atas Kelola izin tambang.

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

seharusnya izin dalam mengelola tambang juga diberikan kepada masyarakat di daerah

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

Tak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, ormas keagamaan disebut punya peran penting dan berada di posisi garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Polres Bangka kembali menertibkan aktivitas penambangan timah ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jade Bahrin, mengamankan puluhan mesin dan menegaskan sanksi hukum bagi pelanggar.

, PT QSS ini melakukan penambangan bauksit tidak di lokasi yang ditentukan.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau aktif memperkuat pemahaman kepala desa se-Bintan terkait regulasi izin tambang, menyikapi maraknya pertambangan ilegal dan potensi daerah.

Pengembalian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penyidikan yang masih berjalan.

Sedikitnya 19 pegawai diduga menerima aliran dana pungli yang dibagikan secara berkala setiap bulan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te