Online Single Submission

Irnadi menegaskan meski investor pernah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung, bukan berarti proyek tersebut sudah berjalan.

Lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.

Kementerian Pariwisata memfasilitasi pelaku usaha di Bali untuk mengurus Perizinan OSS Pariwisata, menyusul temuan 2.612 akomodasi ilegal. Apa dampaknya bagi pariwisata?

Pemerintah melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan forum sosialisasi sertifikasi halal di berbagai kota.

Pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.

Melalui NIB, para pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan perizinan dan tidak perlu repot-repot mengurus berbagai dokumen usaha. Sebab, NIB adalah nomor yang terintegrasi dengan berbagai sistem.

Saat ini, melalui sistem digital yaitu Online Single Submission (OSS), pelaku UMKM kini dapat memperoleh izin usahanya dengan lebih cepat dan mudah. Sehingga, perizinan tunggal Nomor Izin Berusaha (NIB) dapat didaftarkan para pelaku UMKM menggunakan gawai atau ponsel.

Bahlil ingin wajah Indonesia dalam pengurusan izin berubah. Oleh karena itu pemerintah melahirkan OSS sebagai instrumen pengurusan izin yang terdigitalisasi dan lebih transparan. Termasuk memangkas biaya-biaya yang tak perlu alias pungli.

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masuk ke Online Single Submission (OSS), guna memudahkan pengembangan usaha yang dilakukan di tingkat desa. Dengan begitu, BUMDes lebih mudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) guna menunjang bisnisnya.

Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan (LNSW) menyatakan, mulai hari ini pelaksanaan layanan Single Submission Pengangkut dan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC/SSm Pabean Karantina) berlaku di 14 pelabuhan di Indonesia.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan online single submission (OSS) untuk perizinan usaha di Papua masih belum optimal. Per Agustus, perizinan usaha di Papua belum mencapai 20.000. Padahal targetnya sampai akhir tahun mencapai 200.000 izin.

Presiden mengatakan, walaupun secara nilai tidak dalam jumlah besar, tetapi jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Pemerintah harus bisa memberikan pelayanan kepada mereka.

Bahlil menjelaskan pengurusan izin usaha beresiko besar terkendala input daya wilayah. Tercatat baru ada 130-an dari 514 kabupaten/kota yang melengkapi data wilayahnya.

Pemerintah menargetkan dapat menerbitkan 3 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) pada 2022. Hal ini untuk memudahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses pembiayaan secara aman.

Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, platform OSS sudah ada sejak tahun 2018, kemudian pada 2021 mulai diterapkan OSS berbasis risiko implementasi dari Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Pertama, peraturan daerah sebagai syarat dikeluarkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum semuanya masuk sistem OSS.

Saat ini, telah diterbitkan SE Menteri PUPR No.21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Luhut mengatakan sistem OSS itu merupakan pekerjaan besar. Sehingga masih dibutuhkan beberapa perbaikan-perbaikan lagi. Sekalipun ditangani para master bidang teknologi pun belum tentu bisa diselesaikan dengan cepat.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengakui pelayanan pengurusan perizinan melalui One Single Submission (OSS) masih belum sempurna. Masih ada beberapa keterlambatan pengurusan perizinan yang menghambat proses pemberian izin bagi pelaku usaha tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, operasionalisasi perizinan berusaha secara online atau Online Single Submission (OSS) mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.