Berkat OSS, Kementerian Investasi Sudah Terbitkan 10 Juta NIB dalam Waktu 3 Tahun

Pemerintah Kabupaten Sleman gencar menerapkan digitalisasi layanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kota Banjarmasin sedang menggodok aturan baru untuk mempermudah Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), memastikan proses yang lebih sederhana dan transparan bagi pelaku usaha.

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Namun demikian, Kementerian Investasi/BKPM tetap waspada dan mengawal gangguan yang mungkin terjadi.

Pemerintah Kota Singkawang serius mempercepat Pembangunan Gerai KKMP Singkawang dengan memprioritaskan penyelesaian kendala lahan dan perizinan demi penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudi

Pemerintah Kota Mojokerto intensifkan pengawasan perizinan usaha dan standar operasional untuk menciptakan iklim investasi yang tertib dan berdaya saing, sekaligus melindungi konsumen.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperketat Pengawasan Perizinan Pariwisata untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi. Langkah strategis ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan berkelanjutan.

DPMPTSP Kota Jambi menyederhanakan proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi pelaku usaha mikro, mempercepat legalitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mempermudah proses perizinan demi meningkatkan Investasi Lampung. Cari tahu bagaimana langkah ini mendongkrak realisasi hingga triliunan rupiah!

Tersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) gencar melakukan penertiban akomodasi tanpa izin usaha yang terdaftar di agen perjalanan daring, memastikan kepatuhan hukum demi ekosistem pariwisata yang lebih baik.

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.

Koperindag Sulbar memperketat pengawasan depot air minum isi ulang di Polewali Mandar dan Majene. Tujuannya menjamin kualitas air, kepatuhan perizinan, dan keamanan konsumen di Sulawesi Barat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku intensifkan Pengawasan Barang Ambon dan tertib niaga untuk memastikan keamanan produk serta kepatuhan pelaku usaha.

Pemerintah Kota Mataram memperketat pengawasan kafe dan angkringan, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran izin dan potensi eksploitasi anak di bawah umur, demi menjaga ketertiban umum.