Izin Usaha Pertambangan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.

Katarina Siburan, Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources, memberikan pernyataan mengenai pencabutan izin operasional oleh pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum menemukan Surat Keputusan (SK) resmi terkait pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, menimbulkan pertanyaan akan keseriusan pemerintah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengumumkan kebijakan revolusioner, Koperasi Kelola Tambang dan mineral seluas 2.500 hektare! Bagaimana ini akan mengubah lanskap ekonomi nasional?

Plt Presiden Direktur Gag Nikel, Arya Arditya menegaskan pemberitaan yang beredar terkait PT Gag merusak lingkungan di Raja Ampat adalah hoaks.

PT Gag Nikel akhirnya buka suara soal polemik keberadaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.

Klarifikasi ini disampaikan Bahlil usai melakukan kunjungan langsung ke lokasi bersama tim lintas kementerian.

Pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel di Raja Ampat. Alasannya karena IUP PT Gag Dikeluarkan pemerintah pusat, bukan daerah.

Bahlil tak menutup kemungkinan untuk membatasi aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Larangan serupa juga terdapat pada Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

OSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Pelaporan dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran.