Bahlil Ungkap 2 Kementerian jadi Biang Kerok Sistem OSS Belum Maksimal

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi membantah sistem Online Single Submission (OSS) sebagai penyebab utama maraknya pelanggaran investasi di Bali, sekaligus memperkenalkan strategi baru untuk menertibkan Pelanggaran Investasi Bali.

Kementerian Investasi/BKPM mengajukan tambahan anggaran Rp1,15 triliun untuk 2026. Permintaan ini penting demi memaksimalkan layanan investasi dan perizinan yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahlil mengatakan, wewenang soal pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara itu sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji menilai Bahlil salah kamar harusnya bicara dengan nada tinggi saat rapat Kabinet

Menteri Bahlil kesal karena anggarannya turun menjadi Rp600 Miliar, namun target investasinya naik menjadi Rp1.800 T

Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah bagi-bagi bansos seperti yang dituduhkan ekonom Faisal Basri.

Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.

Pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.

Dalam kurun tiga tahun dia mengklaim berhasil menuntaskan investasi yang sempat mangkrak, sebesar Rp558,7 triliun.

Calon Presiden Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri. Dengan tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil membantah

Bahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .

Pemerintah Kota Singkawang serius mempercepat Pembangunan Gerai KKMP Singkawang dengan memprioritaskan penyelesaian kendala lahan dan perizinan demi penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudi

Pemerintah Kota Mojokerto intensifkan pengawasan perizinan usaha dan standar operasional untuk menciptakan iklim investasi yang tertib dan berdaya saing, sekaligus melindungi konsumen.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperketat Pengawasan Perizinan Pariwisata untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi. Langkah strategis ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan berkelanjutan.

DPMPTSP Kota Jambi menyederhanakan proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi pelaku usaha mikro, mempercepat legalitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mempermudah proses perizinan demi meningkatkan Investasi Lampung. Cari tahu bagaimana langkah ini mendongkrak realisasi hingga triliunan rupiah!

OSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.

Anggota DPR RI Rizki Faisal menyoroti pentingnya sinergi komunikasi kabinet untuk menopang kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, berdasarkan sentimen positif hasil monitoring digital.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mencari sumber pendanaan alternatif daripada menaikkan harga BBM subsidi.

Strategi pertama yang ditempuh pemerintah adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah menua.

Hari ini konflik mereda dan kesepakatan damai tercapai, tetapi esok hari ketegangan bisa kembali muncul.

Bahlil menegaskan, sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional masih mendapat subsidi pemerintah.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah hingga pelayanan PLN terhadap masyarakat.