KY Periksa 3 Hakim Terkait Vonis Tom Lembong, Dalami Dugaan Pelanggaran Etik

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Laporan disampaikan usai Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo.

Aduan tersebut diajukan langsung oleh tim kuasa hukum Tom Lembong dan kini tengah dikaji oleh Ketua Badan Pengawasan MA.

Laporan yang disusun oleh Tom bertujuan untuk mendorong adanya evaluasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Hakim Dennie Arsan Fatrika berpengalaman dengan berbagai kasus besar di Indonesia.

Saking antusias masyarakat yang meyaksikan secara langsung di ruang sidang, membuat pihak keamanan turun tangan menenangkan mereka semua.

Terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang saat ini bergulir di meja hijau, Tom Lembong menyerahkan kepada majelis hakim yang menanganinya.

Kasus suap ini diketahui berkaitan dengan vonis onslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Kasus Tom Lembong disebut-sebut merugikan negara hingga Rp568 miliar.

Empat orang saksi diperiksa terkait kasus yang menjerat Tom Lembong.

Pemeriksaan terhadap lima mantan Mendag lainnya akan dilakukan jika terdapat cukup bukti.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengantongi sedikitnya empat bukti Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.

Bukan tanpa sebab, seluruh keluarganya tengah berada di Los Angeles, Amerika Serikat.

Pesan sang istri jadi pegangan Tom Lembong saat pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke penjara.

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.